3 Usulan Untuk Lumpur Lapindo

Jakarta - Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengusulkan tiga opsi untuk menanggulangi luapan lumpur tersebut. Ketiga bentuk penanggulangan semuanya mengambil anggaran dari APBN. Tiga opsi itu antara lain dibentuknya suatu Badan Otoritas, dengan tim pelaksana pemerintah. Kedua, dibentuknya Badan Koordinasi, dengan pemerintah pusat menjadi tim pengarah dan pelaksana dilakukan oleh jajaran Gubernur kebawah. Ketiga, dibentuknya Balai Besar seperti yang dibentuk untuk menangani Sungai Ciliwung. Balai Besar itu akan ditangani oleh eselon 2 atau direktur. "Ini baru usulan, besok akan dibahas oleh tim pengarah," kata Ketua Tim Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Basuki Hadimoeljono usai rapat kordinasi di Departemen ESDM, Jakarta, Selasa (6/3/2007).Ketiga opsi itu, kata Basuki akan dibiayai dari APBN diluar Rp 7,6 triliun yang sudah diperhitungkan . "Yang penting negara bertanggungjawab, dalam Undang-Undang kan juga disebutkan bahwa negara harus bertanggung jawab atas rakyatnya," tegasnya. Sedangkan terkait tanggung jawab Lapindo Brantas akan tetap diproses melalui jalur hukum. Jika nanti Lapindo benar dinyatakan bersalah, maka Lapindo bisa dimintai kewajibannya untuk ikut mendanai. Selain masalah bentuk tim penanganan, dalam rapat itu juga disinggung soal Relief Well 3 yang terhenti karena tidak ada dana. Menurut Basuki, pendanaan lanjutan Relief Well 3 ini akan dihitung lagi oleh BP Migas dan akan ikut dibahas besok. Terkait upaya pemasukan bola-bola beton, menurut Basuki mulai menunjukkan indikasi perubahan. Dengan pemasukan 146 bola beton hingga hari ini, kadar H2S (Sulfur) mulai meningkat. Dari kadar biasanya sebesar 14-15 ppm, kini kadarnya meningkat hingga 23 ppm, melampaui ambang amannya yaitu 20 ppm. Namun menurut Basuki hal itu tidak berbahaya selama tidak dihirup. Pekerja pun dibekali dengan masker untuk mengantisipasinya. Pemasukan bola beton ini akan terus dilakukan hingga 374 bola yang disiapkan dimasukkan semua.Secara terpisah, Bupati Sidoarjo Win Hendarso juga menyatakan pihaknya tidak sanggup menangani sendiri masalah luapan lumpur ini. Apalagi jika harus mengambil dari APBD yang cuma Rp 1,2 triliun. Menurutnya, pemerintah pusat lebih memungkinkan menangani masalah ini karena lebih mumpuni baik dalam Sumber Daya Manusianya ataupun sumber dananya. "Jadi Pemerintah Daerah hanya bersifat sebagai sub dari tim yang di-handle langsung oleh Pemerintah Pusat," ujarnya (lih/qom)