Fahmi Kecam Depkeu Karena Persulit Dana TPT

Jakarta - Menteri Perindustrian Fahmi Idris kembali berseteru dengan instansi lain. Setelah 'perang' dengan BI soal SBI, kini giliran Departemen Keuangan (Depkeu) yang dikecamnya.Fahmi gusar dengan sikap Depkeu yang mempersulit turunnya dana kredit restrukturisasi tekstil Rp 255 miliar. Padahal dana itu telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perindustrian (Depeprin) dan telah disetujui oleh DPR."Depkeu masih mempersoalkan kenapa skim bantuan diberikan ke pengusaha besar karena selama ini skim bantuan adalah yang diberikan kepada UKM. Itu persepsi Depkeu, saya bilang sekarang kondisinya berbeda karena sektor rill kita tidak jalan dengan tingginya suku bunga," kata Fahmi.Fahmi mengungkapkan hal itu dalam acara Munas Ke-XI Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Hotel Binakarna, Pancoran, Jakarta, Rabu (7/3/2007). Pemerintah lanjut Fahmi, semestinya punya program menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dengan mengembangkan dunia usaha yaitu pro job, pro poor dan pro business. Industri Tekstil dan Produk Tesktil (TPT) telah memenuhi unsur ketiganya.Apalagi angka ekspor terbesar berasal dari TPT dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun Fahami mempertanyakan kenapa niat baik dari Depperin dihalangi-halangi oleh Depkeu."Kalau kita berikan program restrukturisasi tekstil Rp 255 miliar berkembanglah industri ini. Kalau ekspor okelah kita sudah ada kemampuan, tapi pasar dalam negeri banyak diserbu produk Cina. Jadi mereka harus punya posisi ideal untuk menghadapi serbuan produk Cina," papar Fahmi.Sebenarnya, ungkap Fahmi, dua dirjen Depkeu yang mengurusi soal anggaran telah memberikan lampu hijau tapi masih tersendat di sejumlah pihak. "Masih dibicarakan oleh Anggito, padahal dua dirjen yang urusi anggaran telah setuju. Seandainya ini gagal artinya Depkeu sebagai salah satu unsur pemerintah memang tidak mengerti situasi dan kondisi bisnis," tutur Fahmi. "Sekarang setelah DPR setuju dan DIPA sudah dikeluarkan kok masih tidak dikeluarkan ini saya heran. Saya sudah menulis surat berkali-kali ke Menkeu katanya masih terus dibahas. Pokoknya keliling kesitu-situ saja," lanjut Fahmi.Fahmi menegaskan, pengucuran kredit ini harus secepatnya diberikan mengingat sektor TPT sangat strategis apalagi kini sedang menghadapi ancaman invasi produk TPT asing. (ir/qom)