.webp)
Ribuan mitra driver ojek online (Ojol) se-Jabodetabek hari ini turun ke jalan menuntut soal situasi penetapan tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun buka suara soal isu tersebut.
Menurut Budi, urusan tarif berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia mengatakan bahwa Kemenhub hanya berwenang mengatur mengenai aspek keselamatan para pengemudi.
"Jadi begini, kalau tarif, Kominfo. Rekan-rekan tanya dengan Kominfo. Kalau dari kami sendiri domainnya adalah keselamatan," kata Budi di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dalam hal keselamatan, Budi menjelaskan pihaknya selalu menaruh perhatian kepada para Ojol. Kemenhub pun sudah sering menekankan hal tersebut.
Meskipun demikian perihal tarif, Budi mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi agar hak dan kesejahteraan para pengemudi Ojol terjamin. "Tentu kita bakal koordinasi agar satu kejelasan tertentu yang membuat saudara kita tetap terlindungi dan mendapatkan nafkah dengan baik," jelasnya.
Sehari sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkap alasan ribuan pengemudi ojol dan kurir turun ke jalan pada Kamis (29/8). Selain persoalan legal standing, Igun mengatakan para pengemudi meminta Kementerian Kominfo mengatur tarif layanan pengantaran barang dan makanan melalui regulasi yang jelas.
"Dari Koalisi Ojol Nasional (KON) di mana tuntutan fokus pada layanan antar barang dan makanan yang tarifnya belum diatur oleh Pemerintah dalam hal ini Kominfo yang diminta mengatur tarif layanan pengantaran barang dan makanan, tarif yang berlaku saat ini terjadi perang harga akibat belum adanya regulasi dari Pemerintah," terangnya.
Simak Video: Demo Ojol Patung Kuda Tuntut Revisi Peraturan Kominfo Soal Tarif Pos Komersial
