Pekerjaan Timnas Lapindo Masih Menumpuk

Pekerjaan Timnas Lapindo Masih Menumpuk

- detikFinance
Kamis, 08 Mar 2007 11:42 WIB
Jakarta - Masa kerja Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo berakhir 8 Maret ini. Namun masih banyak pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, ada tiga masalah besar yang harus diselesaikan.Pertama, pekerjaan terkait dengan pemberhentian semburan liar itu sendiri. Kedua, manajemen permukaan lumpur dan ketiga masalah sosial. "Maka dari itu jam 1 siang ini kami diundang rapat kabinet terbatas untuk melaporkan perkembangan yang terjadi dari 29 Mei tahun lalu sampai sekarang," kata Purnomo.Hal itu diungkapkan Purnomo, usai membuka seminar nasional program pengalihan minyak tanah ke elpiji di Hotel Le-Meridien, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (8/3/2007). Timnas Lapindo dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.13 tahun 2006 yang berlaku selama 6 bulan.Menurut Purnomo, dalam rapat nanti Timnas akan memberikan rekomendasi apa yang akan dlakukan ke depan serta tindak lanjut dari Timnas Lumpur Lapindo."Salah satu rekomendasi kita sistem pengelolaan kedepan akan seperti apa.Timnas ini adhoc dibentuk melalui Kepres. Didalam Keppres disebutkan dibiayai oleh Lapindo tapi sekarang kita mengalami kesulian pendanaan. Maka dari itu perlu lebih giat lagi di dalam ini. Apakah sifatnya lebih kohesif," tutur Purnomo.Menurut Purnomo, dalam sidang terbatas nanti, pihaknya akan memberikan semua rekomendasi dari status lembaga yang diperjelas, pendanaan dan status provinsi dan kabupaten karena melibatkan pemda, pemprov dan pemerintah pusat. "Mengenai penyebab kita tidak mau berargumentasi karena sampai sekarang masih sulit menentukan. Banyak argumen pro dan kontra karena 1.000 meter dipermukaan bawah laut. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi karena sampai sekarang tidak bisa menurunkan peralatan yang selalu gagal kita turunkan karena kesulitan dengan permukaan lumpur," papar Purnomo.Dampak lumpur Lapindo, lanjut Purnomo, sangat luar biasa karena telah mengganggu sistem perekonomian Jawa Timur bahkan nasional. Sehingga penanganan selanjutnya perlu diintensifkan secara integerasi dan komperehensif. (ir/qom)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads