KPPU Tidak Temukan Monopoli dalam Tender Jasa Total E&P

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menyatakan tidak ada pelanggaran dalam atas UU No 5 Tahun 1999 dalam tender pekerjaan Non Distructing Testing (NDT) Inspection Services di Total E&P Indonesie, Balikpapan, Kaltim.Keputusan itu diumumkan oleh Majelis Komisi KPPU di kantornya, Jalan Djuanda, Jakarta, Kamis (15/3/2007). Majelis komisi terdiri dari Syamsul Maarif, Tresna P. Soemardi dan M Nawir Messi.Majelis menyatakan PT Surveyor Indonesia (SI) sebagai terlapor I dan PT Inspektindo Pratama (IP) sebagai terlapor II tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 22 UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun KPPU menemukan bahwa benar ada persengkongkolan antara PT Surveyor Indonesia (SI) dengan PT Inspektindo Pratama (IP). Persengkongkolan itu berupa kesepakatan kerjasama untuk mengatur dan menentukan PT Surveyor Indonesia sebagai pemenang. Dan ternyata PT Inspektindo Pratama mengkhianati persengkongkolan. Diam-diam IP juga ikut memasukkan dokumen penawaran lelang. Akhirnya perjanjian kerjasama antara SI dengan IP pun batal pada tanggal 13 Januari 2004. Dengan begitu, keduanya tidak jadi melakukan tindakan mengatur dan menentukan pemenang tender yang melanggar pasal 22 UU No 5 Tahun 1999. "Memang benar ada persengkokngklan antara SI dan IP, tapi itu tidak dilaksanakan. Tapi IP diam-diam memasukkan penawaran," ujar Komisioner KPPU Syamsul Maarif usai pembacaan putusan.Kasus ini bermula saat Total E&P mengadakan lelang untuk pelayanan inspeksi (pemeriksaan) terhadap instalasi Total di Balikpapan. Lelang dilakukan untuk mencari pelayanan tersebut selama dua tahun. Menurut Syamsul, dalam tender itu akhirnya SI bersaing dengan IP. SI menawarkan jasa inspeksi dengan nilai Rp 36 miliar, sedangkan IP menawarkan seharga Rp 37 miliar. "Cuma beda tipis, cuma satu miliar," ujarnya. (lih/qom)