.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan arah strategi pembangunan daerah yang akan dijalankan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto di 2025. Hal ini dinilai menjadi tonggak untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan strategi kebijakan fiskal 2025 dirancang tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional yang baru.
"Tahun 2025 akan menjadi tahun pertama pemerintahan baru kita di bawah Presiden Prabowo. Jadi ketika kita berbicara tentang kebijakan fiskal ini, kebijakan tersebut harus dirancang agar tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional yang baru," kata Luky dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setidaknya ada empat strategi pengembangan daerah di bawah pemerintahan Prabowo. Strategi pertama adalah perubahan orientasi dari pembangunan berbasis nasional, menjadi pertumbuhan ekonomi berbasis daerah.
"Pertama adalah bagaimana kita mengembangkan strategi pembangunan daerah, sebelumnya kita berfokus pada strategi pembangunan nasional," tutur Luky.
Luky menyebut perubahan orientasi pembangunan ini amat penting karena Indonesia adalah negara yang besar. Menurutnya, pemerintah harus menggali potensi masing-masing daerah. Setelah mengetahui potensi masing-masing daerah, menjadi tugas DJPK Kemenkeu untuk menyiapkan instrumen fiskal guna mendorong potensi tersebut.
"Itulah sebabnya kita mencoba untuk mengembangkan strategi pembangunan daerah ini. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, tentu saja, mencoba memahami potensi daerah-daerah itu," ucapnya.
Strategi kedua adalah memaksimalkan Transfer ke Daerah (TKD). Dia mengatakan TKD tersebut diberikan bukan hanya untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
"Dalam hal kebijakan kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang disebut kebijakan afirmatif," beber Luky.
Strategi ketiga adalah Kemenkeu mencoba untuk memperbaiki kualitas belanja daerah. Maka dari itu, pengawasan terhadap belanja daerah juga dilakukan.
"Dan keempat adalah target pendanaan, jadi kita perlu menetapkan tujuan dan target untuk mendukung dan memastikan pembangunan. Ini sangat menarik, kita juga memperkenalkan apa yang disebut insentif fiskal," ujar dia.
Simak Video: Jokowi Tekankan 4 Poin Wujudkan Pembangunan Global di IAF ke-2 Bali
