.webp)
Kementerian dan Lembaga (KL) di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan menggemuk dengan penambahan beberapa kementerian dan lembaga negara. Hal ini lantaran akan ada penambahan sejumlah badan baru hingga pemecahan kementerian.
Adapun jumlah kementerian sendiri di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, total ada 34 kementerian. Sedangkan pemerintah diberikan ambang batas maksimum hingga 44 kementerian.
Lalu, apakah penambahan KL ini akan membuat belanja APBN bengkak?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan untuk penganggaran KL baru tersebut. Hal ini sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, rencana penambahan KL ini telah dicermati dengan baik. Antisipasi pun juga telah dilakukan melalui APBN pos belanja Non-KL.
"Dinamika reorganisasi di kelembagaan mungkin nanti ada beberapa KL bertambah, kemudian dipisah, itu tentu kita cermati. Tapi itu sudah kita hitung memungkinkan ditampung di belanja non-KL tadi," kata Wahyu, dalam sesi terpisah.
Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan skema sehingga nantinya penambahan KL ini tidak akan membebani belanja APBN. Selaras dengan itu, target defisit dijaga tetap di 2,53%.
"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel," ujarnya.
"Dinamika itu kita cermati, kita akomodasi. Tapi dalam framework pengelolaan fiskal yang sehat, defisit tetap dikendalikan di 2,53%. Jadi nanti dinamikanya akan diakomodasi di belanja non-KL," sambungnya.
Pemerintahan Jokowi sendiri telah memberikan ruang diskresi dalam APBN 2025 untuk pemerintahan berikutnya melakukan penyesuaian. Diskresi sendiri diberikan dalam rangka memberikan ruang fleksibilitas dalam APBN. Hal ini diperlukan agar APBN bisa lebih responsif dalam mendukung proses transisi pemerintahan.
"Kemudian transisi ini kan juga harus dikawal, biar berjalan efektif. Artinya apa? APBN itu harus ada salah satu belanja yang fleksibel. Kalau APBN nggak fleksibel, itu nggak akan responsif. Makanya, di dalam APBN itu selalu ada ruang-ruang untuk fleksibilitas. Salah satunya adalah belanja," terangnya.
Namun demikian, Wahyu menekankan ruang-ruang fleksibilitas ini tetap harus dijalankan dengan mengacu pada payung hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, fleksibilitas tercantum dalam Undang-Undang APBN.
Simak Video: Kala Prabowo Bakal Usung Konsep Zaken Kabinet
