.webp)
Negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) masih alot. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkfili Hasan (Zulhas) menyampaikan salah satu alasan negosiasi perjanjian tidak sesuai target lantaran pihak Eropa terus menambah permintaan.
IEU-CEPA sendiri sudah diinisiasi sejak 2016 atau sudah berlangsung selama 8 tahun. Saat ini telah memasuki perundingan ke-19 dan belum tahu kelanjutan ke depannya seperti apa. Berkaitan dengan itu, Zulhas mengatakan dia sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Zulhas menyebut Indonesia ingin segera merampungkan perjanjian perdagangan tersebut yang mana ditargetkan selesai sebelum pergantian pemerintahan baru. Namun, hal ini baru bisa tercapai apabila ada kesepakatan antara dua negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah dilaporkan (ke Jokowi), kita kasih tahu. Kita sudah banyak memenuhi permintaan. Kalau nambah lagi-nambah lagi, ya tentu repot ya. Kita ingin ini IEU-CEPA selesai. Tapi kan tergantung sananya juga, kan," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).
Dia menerangkan apabila hal tersebut tidak diselesaikan sekarang, negosiasinya akan lebih sulit lagi di pemerintahan mendatang atau era Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo ingin mengurangi impor solar melalui program biodesel dengan campuran minyak sawit mentah (CPO) 50% atau B50. Pasokan solar nantinya akan digenjot dari program biodesel itu.
"Nggak ultimatum, kita kasih tahu. Karena kalau pemerintah baru, nanti akan lebih sulit lagi, saya kira. Pak Prabowo kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar CPO jadi B50, kan. Jadi, soal CPO nggak penting lagi," tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan mengatakan negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) belum ada titik temu dari segi kebijakan antara kedua belah pihak.
"Ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar titik tengah dari isu tersebut. Ini yang pasti menjadi tantangan untuk menyelesaikan kepentingan," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
Djatmiko menyebut salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan yakni regulasi deforestasi Uni Eropa alias European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih berupaya untuk meloloskan komoditas pertanian yang terhalang regulasi deforestasi Eropa.
Meskipun begitu, sudah ada komitmen persetujuan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam beberapa aspek seperti penurunan instrumen tarif secara gradual. Begitu juga terkait perdagangan, investasi, hingga transparansi yang telah disepakati kedua belah pihak.
"Terkait teknis juga sudah dibahas, sudah ada kesamaan pandang, tapi masih ada policy yang belum selesai," terang Djatmiko
(kil/kil)
