BPS Buka Suara Tanggapi Pernyataan Mendagri soal Data

BPS Buka Suara Tanggapi Pernyataan Mendagri soal Data

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 01 Okt 2024 15:49 WIB
Gedung BPS
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Pemerintah memberikan insentif untuk daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyebut ada modus pemerintah daerah agar data inflasinya bagus.

Merespons hal tersebut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya memiliki metodologi yang mengacu standar internasional. Dia bilang, pihaknya terus menjaga independensi data.

"Kami sampaikan bahwa BPS kan memiliki metodologi tertentu, metodologi yang sudah mengacu kepada standar internasional dan BPS pastinya menjaga independensi pengolahan data, pengumpulan data ini kami lakukan secara independen, tidak ada intervensi dari pihak lain," katanya dalam konferensi pers, Jakarta. Selasa (1/10/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia melanjutkan, pengumpulan data BPS sudah sesuai dengan kaidah metodologi statistik. Dia juga mengatakan, data yang dihasilkan juga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

"Sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk mengukur, menentukan sampling pengumpulan data harga di daerah juga kami menggunakan metode sampling tertentu yang sudah sesuai kaidah-kaidah metodologis statistik," katanya.

ADVERTISEMENT

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS, ini tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," jelasnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan, modus kepala daerah agar data inflasinya baik ialah dengan mendatangi kantor BPS. "Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangin kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing. 'Tolong dong, bikin angkanya bagus kami', begitu," jelasnya.

Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.

"Kalau nggak bisa diajak kerjasama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul, saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk cepet-cepet dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun," terangnya.

Simak juga Video 'Ekonomi RI Tumbuh 5,11%, Jokowi: Didukung Investasi yang Masuk ke RI':

[Gambas:Video 20detik]

(acd/das)

Hide Ads