Jakarta -
Kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan menggemuk. Hal ini dikarenakan penambahan sejumlah badan baru hingga pemecahan kementerian.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan berikutnya. Ini pun termasuk kemungkinan penggemukan kabinet.
"Pokoknya segala hal yang dirumuskan presiden terpilih KemenPAN-RB menyiapkan berbagai exercise dan terkait dengan kebutuhan yang diperlukan," kata Anas ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas enggan berkomentar banyak terkait rencana penambahan kementerian dan lembaga (K/L). Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari kewenangan tim transisi.
Ia menekankan, eksekusi akan dilakukan apabila telah diputuskan oleh pemerintah menyangkut kebijakan baru tersebut. Persiapan yang dilakukan ini termasuk skema kelas jabatan ASN dan pengisiannya.
"Termasuk kelas jabatan, proses-proses pengisian dan lain-lain. Kementerian PAN-RB mengikuti keputusan pemerintah untuk menyiapkan itu semua secara profesional," ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, jumlah kementerian di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, total ada 34 kementerian. Sedangkan pemerintah diberikan ambang batas maksimum hingga 44 kementerian.
Kemenkeu siapkan anggaran K/L baru. Cek halaman berikutnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan untuk penganggaran K/L baru. Hal ini sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, rencana penambahan KL ini telah dicermati dengan baik. Antisipasi pun juga telah dilakukan melalui APBN pos belanja Non-KL.
"Dinamika reorganisasi di kelembagaan mungkin nanti ada beberapa KL bertambah, kemudian dipisah, itu tentu kita cermati, tapi itu sudah kita hitung memungkinkan ditampung di belanja non-K/L tadi," kata Wahyu, dalam sesi terpisah.
Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan skema sehingga nantinya penambahan K/L ini tidak akan membebani belanja APBN. Selaras dengan itu, target defisit dijaga tetap di 2,53%.
"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel," ujarnya.
"Dinamika itu kita cermati, kita akomodasi. Tapi dalam framework pengelolaan fiskal yang sehat, defisit tetap dikendalikan di 2,53%. Jadi nanti dinamikanya akan diakomodasi di belanja non-KL," sambungnya.
Pemerintahan Jokowi telah memberikan ruang diskresi dalam APBN 2025 untuk pemerintahan berikutnya melakukan penyesuaian. Diskresi diberikan dalam rangka memberikan ruang fleksibilitas dalam APBN. Hal ini diperlukan agar APBN bisa lebih responsif dalam mendukung proses transisi pemerintahan.
Namun demikian, Wahyu menekankan ruang-ruang fleksibilitas ini tetap harus dijalankan dengan mengacu pada payung hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, fleksibilitas tercantum dalam Undang-Undang APBN.
.webp)
