Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah pusat tidak segan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang nakal dan terbukti memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) berupa insentif fiskal.
Airlangga mengatakan, insentif diberikan agar pemda mengendalikan inflasi utamanya volatile food yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Ya yang nakal-nakal harus dikasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food. Kenapa volatile food penting? Karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, Airlangga belum mau membeberkan daerah yang memanipulasi data inflasi tersebut. "Kalau nanti fraud kita kejar. Bocorannya nanti," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan jika ada pemda yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan reward. Meski jumlahnya tidak banyak, ia tak membenarkan tindakan tersebut.
Informasi itu diketahui berdasarkan pembicaraan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat.
Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.
"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," tutur Sri Mulyani.
(aid/ara)