Capai Target Ekspor 20%, Mendag Cari-cari Masalah di Kadin

Jakarta - Target pertumbuhan ekspor sebesar 20 persen tahun 2007 memang cukup sulit dicapai. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu pun harus bersusah payah mencari-cari masalah di Kadin.Mari pun mengumpulkan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin untuk mengetahui secara persis, apa yang kini menjadi penghambat ekspor."Saya kesini minta dukungan pengusaha untuk mencapainya," ujar Mari dalam dialog dengan para pengusaha di kantor Kadin, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (22/3/2007).Depdag sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 14,5 persen. Namun Wapres Jusuf Kalla meminta target ekspor dinaikkan menjadi 20 persen.Sementara Ketua Kadin MS Hidayat menilai angka pertumbuhan ekspor 20 persen sangat berat untuk dicapai karena banyanya hambatan dan penurunan harga komoditi."Permintaan bu Mari untuk ekspor tumbuh 20 persen sangat berat, kecuali yang kita inginkan terbentuknya Indonesia Incorporated atau satu kesepahaman antara pemerintah dan swasta untuk membuat strategi bersama dipenuhi," jelas Hidayat.Menurut Hidayat, target tersebut memerlukan perombakan birokratisasi dan perubahan aturan. Hidayat juga mengaku hampir seluruh pengusaha mengaku tidak sanggup mencapai 20 persen kecuali disektor CPO. "Menurut saya 14,5 persen untuk dicapai sangat pasti. Tapi yang selalu menjadi pertanyaan pengusaha, bisakah terjadi koordinasi antar pemerintah karena meskpun target berada di Depdag tapi banyak masalah yang datang dari luar Depdag," ujarnya.Mari menambahkan, ekspor Indonesia mendapat hambatan internal dan eksternal. Untuk hambatan eksternal antara lain pertumbuhan permintaan dunia yang turun dari 8,9 persen menjadi 7,6 persen. Juga hambatan dari risiko penurunan harga komoditi primer, persaingan global yang makin tajam terutama dengan Cina dan Vietnam, tuntutan perdagangan yang adil dan berkesinambungan, serta hambatan tarif dan non-tarif dan standar yang makin meningkat. Sementara hambatan internal, menurut Mari, justru berasal dari sisi transportasi dan listrik. Masalah perpajakan justru dinilai Mari tidak menjadi penghambat utama. (qom/qom)