Trenggono Buka Suara soal Tantangan Berat Jaga Laut Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar forum perencanaan tata ruang laut tingkat internasional, Marine Spatial (MSP) Forum ke-6 di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan sejumlah tantangan mengelola tata ruang laut di Indonesia.

Pria yang karib disapa Trenggono ini mengatakan mengelola ruang laut menemui banyak tantangan. Dia menilai 30% dari perairan Indonesia dapat dijadikan ruang konservasi laut. Menuju ke sana, Trenggono menilai punya tantangan yang berat.

"Setiap hari saya mengalami selama 4 tahun ini belajar tentang bagaimana mengelola kelautan. Dulu berpikirnya perikanan tapi saya sekarang berpikir perikanan itu akibatnya saja yang terpenting adalah laut dijaga dengan baik. 30% laut Indonesia itu bisa dijadikan sebagai ruang konservasi. Tantangannya berat sekali," kata Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan masih banyak nelayan menggunakan alat-alat tangkap tradisional yang dapat merusak ekologi laut. Selain itu, masih banyak pihak yang memanfaatkan ekologi Indonesia untuk kepentingan reklamasi dan pariwisata. Trenggono menyebut mereka tidak pernah peduli akibat aktivitas tersebut dapat merusak lingkungan.

"Reklamasi untuk semua kepentingan ekonomi, misalnya properti, pariwisata semuanya itu ujungnya ekonomi. Mereka nggak pernah peduli dengan lingkungan ini akan menjadi rusak. Penghasilan sumber-sumber daya alam yang di laut dalam, misalnya Migas dan lain sebagainya ini harus kita protect kemudian berdampak pada tempat berbahaya untuk kepentingan ekologi," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya selama ini telah melakukan sosialisasi hingga memetakan zonasi perairan Indonesia. Dia bilang memang hal tersebut membutuhkan waktu. Dia pun membandingkan ke negara Norwegia yang membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Waktu saya belajar di Norway, saya ingin tahu bagaimana mereka mengelola soal kelautan mereka juga mengatakan butuh waktu 10 tahun lebih kemudian bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Masyarakatnya sedikit cuma 4 juta 5 juta, kita kan hampir 300 juta," tambahnya.