Takut Disorot WTO, Dirut Bulog Tak Mau HPP Gabah Tinggi

Karawang - Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar setuju kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Namun ia tak mau HPP naik terlalu tinggi. Jika HPP terlalu tinggi, Indonesia akan jadi sorotan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Hal tersebut disampaikan Mustafa menanggapi permintaan kenaikan HPP yang disampaikan dalam dialog dengan petani di unit pengolahan gabah beras (UPGB) Karawang, Jawa Barat, Sabtu (24/3/2007).Dalam dialog tersebut, Petani minta HPP gabah kering panen dinaikkan menjadi Rp 2.500/kg, dari saat ini hanya Rp 1.730. Sementara HPP beras diusulkan naik dari Rp 3.550 menjadi Rp 4.500/kg."Dengan era globalisasi adanya WTO, dengan penentuan HPP yang tinggi, Indonesia akan menjadi sorotan karena menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Mustafa.Mustafa pun mengingatkan kasus yang terjadi di Thailand saat dipimpin Thaksin Sinawatra. Saat itu, pemerintah Thaksin menetapkan HPP yang sangat tinggi sehingga petani punya gairah yang sangat tinggi untuk berproduksi.Kebijakan itu ditempuh tidak semata karena alasan ekonomi dan bisnis, namun juga pertimbangan politis. Meski mengangkat nama Thaksin, namun menurut Mustafa, HPP yang sangat tinggi itu juga membebani APBN Thailand. "Tapi apa yang terjadi saat ia lengser? Pemerintah Thailand kebingungan dengan beban APBN yang cukup besar, maka mereka mencoba review kebijakan yang membuat negaranya sagat tidak kompetitif," jelasnya.Menurut Mustafa, Thailand kini bahkan justru mencontoh cara Vietnam. Dengan melihat kasus Thailand tersebut, lanjut Mustafa, Bulog akan mencari jalan tengahnya. "Disatu sisi petani terangsang berproduksi, tapi konsumen tidak terbebani," jelasnya.Ia juga menggarisbawahi perlunya mencari efisiensi seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dengan pemberian bibit gratis dan juga melalui kebijakan pupuk.Mustafa pun merasa yakin angka HPP gabah akan naik dikisaran Rp 2.000-an per kg. "Apakah 2.500 atau 2.400, Wallahualam," tambahnya. Soal perubahan HPP menjadi harga dasar seperti diminta kaum petani, Mustafa mengatakan bahwa hal itu memang yang menjadi harapan Mentan. "Meski kita belum bisa menentukan harga dasar, tapi sebelum 2010, kita akan menuju ke sistem harga dasar," katanya.Rencananya, pada Selasa, 27 Maret mendatang, Menko Perekonomian Boediono akan menggelar rapat untuk menentukan rapat membahas HPP. (qom/qom)