Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor bakal menempati jabatan baru di kabinet era Prabowo-Gibran. Tugas baru tersebut berkaitan dengan haji dan umroh.
Sebelumnya, Afriansyah mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10). Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh politik hingga profesional turut hadir untuk menempati posisi di kabinet era Prabowo-Gibran.
Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Prabowo, Afriansyah menjelaskan Prabowo memintanya untuk mengurus badan terkait haji dan umroh.
"Arahan Pak Prabowo kepada saya kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).
Dia menjelaskan badan tersebut dibentuk langsung oleh Prabowo dan akan setara dengan kementerian. Rencananya, badan tersebut ditugaskan untuk memperbaiki dan mempercepat sistem haji dan umroh.
"Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau (Prabowo) untuk percepatan, perbaikan. Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat islam yang besar. Jadi, perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya disuruh ke sana," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan jabatannya di badan tersebut sebagai wakil kepala badan bersama dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Kemudian yang menempati posisi Kepala Badan, yakni Irfan Yusuf, salah seorang cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.
"Pertama, tunjuk ketua badannya itu Gus Irfan yusuf, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," tambahnya.
Sebagai informasi, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI. Di masa peralihan kepemimpinan saat ini, muncul isu pembentukan kementerian yang khusus menangani urusan haji dan umrah.
Isu ini mencuat belakangan ini karena adanya usulan dari Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok. Ia mengusulkan adanya kementerian yang khusus mengurusi pelayanan haji, umrah, dan wakaf.
Terkait usulan tersebut, Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan belum dapat menyampaikan tanggapan karena belum ada kabar yang jelas mengenai hal itu.
"Saya kira kita masih menunggu bentuknya akan seperti apa, dan apakah masih di dalam organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini atau tidak," kata Hilman Latief dalam acara Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dikutip dari detikHikmah.
(rrd/rrd)