PLN Kesulitan Biayai Elektrifikasi 100%

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membutuhkan dana sekitar US$ 5-6 miliar per tahun untuk mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 100 persen di tahun 2020 baik melalui investasi PLN sendiri maupun dari swasta. Hal ini dikatakan oleh Dirut PLN, Eddie Widiono di dalam acara BUMN Executive Club Breakfast Meeting di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (28/3/2007)."Hak ini juga mengartikan bahwa kami harus melakukan sambungan sebanyak 2,9 juta pelanggan setiap tahun," jelasnya.Pada kesempatan itu, Eddie bertanya kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah, mengenai cara PLN mendapatkan sumber pendanaan dari bank-bank BUMN apalagi PLN merupakan perusahaan yang kinerjanya merugi.Menanggapi hal ini, Burhanuddin mengatakan bahwa BI sendiri sudah melonggarkan aturan BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) untuk pembiayaan infrastruktur. "BMPK bagi BUMN dalam membangun infrastruktur sampai 30 persen, apalagi BUMN mendapatkan jaminan dari pemerintah dan saya kira itu bagus karena jaminan pemerintah tersebut dihitung sebagai non-risk," jelasnya.Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sigit Pramono mengatakan bahwa posisi kolektibilitas PLN selalu dikaitkan dengan posisinya yang selalu mengalami kerugian. "Jadi menurut saya PLN harus mempunyai skim pembiayaan yang berbeda melalui kredit dengan beberapa bank, jadi tidak satu bank saja, karena BMPK maksimal 30 persen dan jumlah dana US$ 5-6 miliar per tahun itu sangat besar, bank tidak bisa memberikan dananya secara keseluruhan di satu tempat," ungkapnya.Saat ini PLN sedang membicarakan mengenai masalah pendanaan proyek inidengan beberapa bank BUMN. "Pembicaraan dengan perbankan BUMN masih sedang dilakukan," ujar Eddie. (dnl/ir)