Jaga Iklim Investasi, BP Batam Lakukan Perbaikan Database Lahan

Jaga Iklim Investasi, BP Batam Lakukan Perbaikan Database Lahan

Hana Nushratu - detikFinance
Kamis, 24 Okt 2024 11:54 WIB
Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Dewan Pengawas BP Batam.
Foto: dok. BP Batam
Jakarta -

Dalam rangka menjaga kepastian dan penerapan good governance dalam berinvestasi, Badan Pengusahaan Batam sedang melakukan penyempurnaan database dan Land Management System (LMS). Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas BP Batam, menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan penyempurnaan sistem LMS (pengelolaan lahan), terutama terkait dengan database dan proses bisnis alokasi lahan.

Susiwijono menegaskan tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjalani masa cuti.

⁠"Tidak ada moratorium pelayanan, namun pengalokasian lahan baru belum dapat dilakukan karena database tanah sedang dilakukan penyempurnaan terkait kualitas dan integritas data. Bahwa tidak benar pemberitaan yang beredar berkaitan dengan adanya moratorium pelayanan pertanahan yang ada hanya penyempurnaan database lahan dan sistem pengelolaannya," kata Susiwijono, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya off karena sedang pemutakhiran database. Sementara layanan lainnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan dan perizinan lainnya tetap berjalan normal.

Susiwijono berharap iklim investasi berjalan kondusif dan berpesan untuk dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha. Sebab kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, akan menimbulkan ketidakpastian.

ADVERTISEMENT

"Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah," pungkasnya.




(prf/ega)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads