Mengejar Lagi Swasembada Pangan, Bisakah Terwujud di Era Prabowo?

Swasembada pangan memang menjadi salah satu tujuan besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor. Upaya mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu fokus utama berbagai pemerintahan dari masa ke masa, sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan komparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Jokowi dengan pencapaian di era Presiden Soeharto. Menurutnya, capaian keduanya sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

"Swasembada di era pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Amran merujuk pada definisi swasembada yang digunakan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Era Soeharto

Pada tahun 1984, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Bahkan, Indonesia saat itu dapat menyumbangkan 100.000 ton beras untuk membantu korban kelaparan di beberapa negara Eropa.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya swasembada pangan yang telah dicanangkan sejak 1973. Selama periode 1970-an hingga 1980-an, pemerintah melakukan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur pertanian, seperti pembangunan waduk, bendungan, dan irigasi.

Selain itu, teknologi pertanian mulai diperkenalkan dan disebarluaskan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan penyuluh pertanian di tingkat desa dan membentuk kelompok-kelompok petani. Salah satu program khas pada masa Orde Baru adalah kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), yang menjadi forum dialog langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau bahkan Presiden Soeharto.

Pada era Soeharto, kebijakan pembangunan pertanian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok tanpa bergantung pada impor. Pemerintah menunjukkan tekad kuat untuk mencapai swasembada beras melalui kebijakan, program, serta penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai. Para sarjana pertanian dilibatkan untuk mendukung program tersebut baik di lapangan maupun di lembaga penelitian.

Selain sumber daya manusia dan pendanaan, masyarakat terutama petani juga dimobilisasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada masa ini, Indonesia diuntungkan dengan adanya benih unggul dari program revolusi hijau, yang diadopsi secara serius oleh Soeharto. Kebijakan ini dijalankan dengan menyediakan SDM, dana, dan mobilisasi besar-besaran.

Berkat program pertanian era Soeharto, Indonesia yang pernah menjadi salah satu pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Dari produksi beras sebesar 12,2 juta ton pada tahun 1969, Indonesia mampu meningkatkan produksi hingga mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984, mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Era Jokowi

Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu janji kampanye yang terus diprioritaskan. Sejak periode pertama, Jokowi telah berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Meski begitu, Jokowi menilai upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan merupakan proses yang panjang karena dihadapkan dengan tantangan iklim dan perubahan cuaca.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu. Tidak hanya, kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu," kata Jokowi dikutip dari Antara.

Ia menambahkan saat produksi pertanian sudah meningkat, kemudian turun lagi karena fenomena iklim, seperti El Nino dan La Nina. Menurutnya, faktor iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian tidak hanya di Indonesia, tetapi semua negara di dunia.

"Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam dua tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," katanya.

Di bawah kepemimpinannya, Jokowi meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di antaranya melalui modernisasi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur hingga diversifikasi pangan.

Modernisasi Pertanian

Pemerintah telah berkomitmen untuk meninggalkan pola lama bertani yang identik dengan pekerjaan kasar, menggantinya dengan pendekatan teknologi yang lebih modern. Teknologi ini memungkinkan petani masa kini untuk bekerja tanpa harus menyentuh tanah secara langsung.

Salah satu contoh penerapan modernisasi di bidang pertanian adalah penggunaan alat tanam modern dan sistem hidroponik. Melalui teknologi ini, para petani milenial, meskipun memiliki lahan terbatas, mampu meraih pendapatan yang signifikan hingga ratusan juta rupiah. Dengan menerapkan Internet of Things (IoT) dan sistem hidroponik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui perangkat Android, para petani dapat mengurangi kebutuhan berkotor-kotor dalam pekerjaan mereka.

Pemerintah juga menggandeng petani milenial dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan produksi dan mengantisipasi situasi darurat pangan, menunjukkan perhatian tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, petani muda dengan wawasan luas dan pemahaman teknologi yang lebih baik, diharapkan dapat berkontribusi besar dalam proses modernisasi pertanian Indonesia.

Petani Bojongemas, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, kini tengah panen padi. Mereka menggunakan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk memanen padi. Foto: Wisma Putra

Upaya menarik minat generasi milenial untuk terjun langsung ke sektor pertanian juga didukung dengan bantuan mekanisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemberian alsintan ini bertujuan mengubah pandangan calon petani muda, menunjukkan bahwa pertanian dapat dikelola secara modern.

Selain itu, mekanisasi alsintan terbukti mampu menekan biaya produksi. Sebagai perbandingan, pengolahan tanah secara tradisional dengan cangkul membutuhkan tenaga 30-40 orang per hari, dengan waktu kerja total antara 240 hingga 400 jam per hektare, serta biaya berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta. Namun, dengan penggunaan traktor, proses pengolahan tanah hanya membutuhkan dua tenaga kerja dengan waktu kerja sekitar 16 jam per hektare, dan biaya yang lebih rendah, yaitu antara Rp 900.000 hingga Rp1 juta.

Di sektor hilir, petani juga didorong memanfaatkan teknologi saat pascapanen agar memperoleh keuntungan sebanyaknya. Transaksi produk pertanian melalui situs marketplace, misalnya, dapat mengurangi rantai pasok sampai ke tingkat konsumen dan memperluas wilayah pemasaran. Beberapa marketplace yang pernah hadir di antaranya Agromaret, TaniHub, aplikasi Petani, Sayurbox dan LimaKilo.

Melalui aplikasi, petani dapat langsung menjual produk pertaniannya dengan pembeli, baik individu maupun korporasi (supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran).

Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur pangan menjadi fokus dalam upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi, mekanisasi, serta pembukaan lahan pertanian baru melalui optimalisasi lahan rawa.

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah acara di Jakarta pada 31 Juli 2024 menyampaikan bahwa infrastruktur bukan hanya mencakup sektor-sektor konstruksi dan energi, tetapi juga sektor pertanian. Pendanaan infrastruktur, selain di Kementerian PUPR, juga dialokasikan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Atas kontribusi terhadap pembangunan nasional, Jokowi dianugerahi gelar Bapak Konstruksi Indonesia, sebuah penghargaan yang mengapresiasi fokusnya pada pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai sektor.

Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima penghargaan atas dedikasi dalam membangun infrastruktur pertanian selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tercatat, Kementerian Pertanian berhasil melaksanakan pembangunan yang masif di bidang pertanian berkat refocusing anggaran pada 2015-2017. Dana sebesar Rp 12,2 triliun dialihkan dari kegiatan seremonial untuk pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan mekanisasi.

Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, sekitar 3,4 juta hektare irigasi baru dibangun dan diperbaiki, dilengkapi dengan modernisasi alat pertanian. Bantuan berupa lebih dari 300 ribu unit alat dan mesin pertanian didistribusikan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan lebih dari 4.000 embung, yang terbukti meningkatkan produktivitas lahan.

Peningkatan produksi pangan nasional juga berpengaruh pada Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian yang terus mengalami peningkatan dari Rp 880,40 triliun pada 2014 menjadi Rp 1.005,40 triliun pada 2018. Peningkatan produktivitas pangan ini memungkinkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2017, 2019, dan 2020, termasuk swasembada untuk komoditas jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur.

Amran terus melakukan terobosan dalam infrastruktur pertanian, seperti program pompanisasi untuk mengatasi dampak kekeringan dan mengoptimalkan lahan rawa yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Program pompanisasi ini telah menerapkan lebih dari 63 ribu unit pompa yang ditargetkan mencapai 75 ribu unit di seluruh Indonesia. Dampak dari program ini memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam hingga tiga kali lipat, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Selain itu, upaya mengoptimalkan lahan rawa dilakukan di daerah Papua Selatan dan Sumatera Selatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun yang bekerja sama dengan TNI. Upaya tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memanfaatkan sumber daya lahan yang sebelumnya belum terkelola secara maksimal.

Peningkatan infrastruktur pertanian diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi pertanian beras di Tanah Air agar Indonesia berhasil berswasembada.

Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate)

Salah satu program unggulan Jokowi dalam swasembada pangan adalah Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan. Pengembangan food estate ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi Covid-19 dan di tengah terjadinya perubahan iklim.

Adanya lumbung pangan di setiap daerah merupakan indikasi menguatnya kemandirian pangan yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Indonesia telah memiliki 4.868 lumbung pangan masyarakat (LPM) yang tersebar di 388 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia.

Kebun Jagung Food Estate Gunung Mas Kalimantan Tengah Foto: Dok. Kementerian Pertanian

Dikutip dari Kementerian Pertanian, dengan pengembangan food estate, pengelolaan pertanian tidak lagi dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (economy of scale) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2020. Adapun berikut wilayah-wilayah yang sudah terbangun food estate.

1. Kalimantan Tengah

Pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar (ha), yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha dan Kabupaten Kapuas 20.000 ha.

Pengembangan food estate Kalimantan Tengah pada tahun 2021 diperluas menjadi 44.135 hektar. Selama periode tahun 2020-2021 kegiatan food estate Kalimantan Tengah telah memberikan hasil cukup baik, diindikasikan oleh adanya peningkatan produktivitas dan produksi dari komoditas yang dikembangkan.

Direncanakan mulai tahun 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah terus diperluas untuk mencapai target 70.000 ha. Perluasan tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

2. Kabupaten Sumba Tengah

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada tahun 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada tahun 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, tahun 2023 menjadi 6.350 ha dan pada tahun 2024 menjadi 10.000 ha yang terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar.

3. Kabupaten Gresik

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ektensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada tahun 2022, dilanjutkan menjadi 700 ha tahun 2023, dan menjadi 1.175 ha pada tahun terakhir kegiatan (2024).

4. Kabupaten Garut

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha di 2022 meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

5. Kabupaten Temanggung

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu masing-masing seluas 400 hektar, dan pada tahun 2024 dikembangkan 200 hektar, sehingga total menjadi 1000 hektar.

Penghargaan Tertinggi FAO

Belum lama ini, organisasi pangan dan pertanian dunia atau FAO memberikan penghargaan tertinggi terhadap Presiden Joko Widodo berupa Agricola Medal. Diketahui, baru dua Presiden RI yang mendapatkan penghargaan itu, yakni Jokowi dan Soeharto.

Jokowi diberi penghargaan tersebut karena dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Jokowi dianggap mampu menjaga tren swasembada pangan di sektor beras, karena selama empat tahun pada 2017, 2019, 2020, dan 2021 tak ada impor beras medium.

Sebagai informasi, Agricola Medal yang dalam bahasa Latin berarti 'petani' dianugerahkan oleh FAO kepada tokoh-tokoh dunia yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan global. Penghargaan ini sejalan dengan tujuan utama FAO dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dalam transformasi sistem pertanian dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Bahkan di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19.

"Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus menunjukkan penurunan yang konsisten," ungkapnya.

Saat menerima penghargaan itu dari Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu, Jokowi mengatakan sektor pertanian di Indonesia saat pandemi Covid-19 mampu tetap tumbuh 1,7% di 2023, memberikan kontribusi 12,5% bagi PDB nasional.

"Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan kemandirian bangsa," kata Jokowi.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, mewujudkan swasembada pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam, alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman atau industri, dan keterbatasan akses petani pada teknologi canggih. Di samping itu, persaingan harga dengan komoditas impor yang seringkali lebih murah juga menjadi kendala dalam mencapai kemandirian pangan.

Tekad Prabowo Percepat Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan adalah langkah strategis yang esensial untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Saya tekankan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)

Didukung oleh para ahli, Presiden Prabowo menargetkan bahwa dalam 4-5 tahun mendatang, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global.

"Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta mengajak seluruh pemimpin dan masyarakat untuk bersinergi demi mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional.

Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan kemajuan teknologi juga menjadi perhatian utama dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

"Ini adalah masa depan bangsa, dan kita semua harus terlibat dalam membangunnya," tambahnya.

Untuk mengejar target swasembada pangan, berbagai langkah konkret telah disusun dengan melibatkan sinergi antara kementerian, lembaga, hingga sektor swasta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan strategi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa. Menurut Zulhas, agak sulit membuka lumbung pangan di Jawa saat ini.

"Oleh karena itu memang masa depan untuk nanem padi, gula, dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba di kembangkan garis besarnya di Merauke," kata Zulhas usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Zulhas mengatakan Pulau Sulawesi juga menyimpan potensi sebagai lumbung pangan. Begitu pula sebagian Pulau Sumatera. Dia sedang mengkaji kemungkinan pembukaan lumbung pangan berdasarkan klaster. Misalnya, cengkeh dan cokelat di Sulawesi; kopi, lada, dan kelapa di Sumatera.

"Jadi, bukan hanya beras, tidak hanya gula, tidak hanya jagung, tetapi juga komoditas protein," ujarnya.

Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman juga berkomitmen meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pihaknya telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran.

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kementan juga akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Selain itu, Amran mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama lintas kementerian, seperti dengan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengoptimalkan sumber daya dan investasi jangka panjang dalam sektor pertanian dan infrastruktur pendukung. Erick menyoroti peran BUMN untuk mendukung akses permodalan dan teknologi bagi petani.

Di sektor logistik, para pengusaha berjanji memperkuat rantai pasok pangan dengan mengoptimalkan transportasi dan distribusi untuk meminimalkan biaya dan mempersingkat waktu pengiriman. Selain itu, Badan Bank Tanah juga saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

Dukungan juga datang dari Polri, yang merencanakan merekrut lulusan SMK pertanian sebagai bintara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis di sektor pangan serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berperan dalam sektor pertanian.

Kolaborasi yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mendorong Indonesia mencapai ketahanan dan swasembada pangan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi besar Prabowo untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.