Rusun Sewa Tunggu PP Depkeu

Jakarta - Pemerintah akan segera membangun rumah susun sewa (rusunawa) yang murah meriah bagi warga miskin. Rusunawa itu nantinya akan bebas dari segala macam pajak. Untuk realisasinya, PP pembebasan PPN Rusunawa ini masih menunggu keputusan dari Departemen Keuangan."Sedang dipersiapkan perpres pembebasan PPN. Ini memang diproses di Depkeu, berapa yang paling ideal nilai pajak yang bisa dibebaskan. Mudah-mudahan semua bisa," ujar Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.Ia menyampaikan hal itu usai rapat kabinet terbatas persiapan realisasi proyek rusun 1000 tower di kantor presiden, Jakarta, Selasa (3/4/2007). Paskah menjelaskan, semua pembiayaan dan pengelolaan rusunawa ditanggung pemerintah. Sementara untuk pengelolaannya, pemerintah kemungkinan akan menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) ataupun Perumnas dengan menggandeng Pemda.Untuk pembangunan rusunawa pada tahun 2007 akan mendapat dana dari Kementerian Perumahan Rakyat sekitar Rp 300 miliar dan Departemen PU Rp 1,2 triliun. Sedangkan pada tahun 2008, dana untuk rusunawa bertambah yakni Rp 1,4 triliun dari PU dan Rp 305 miliar dari Kementerian Perumahan Rakyat.Paskah menambahkan, khusus untuk rusunawa akan dibangun sekitar 625 blok hingga tahun 2009 diseluruh Indonesia. "Itu full biaya dari APBN. Sekarang sudah berjalan. Dari target 600 ribu hunian, sekitar 20 persen sudah terbangun menyebar," ujarnya.Menurut Paskah, rusunawa ini nantinya dimaksudkan untuk layanan publik sosial. "Untuk menggiring orang-orang yang dipinggir kali. Lebih pada restlement dari kawasan kumuh ke manusiawi," jelasnya.Mengingat rusunawa ditujukan untuk pelayanan publik, maka sewanya akan diupayakan semurah mungkin. "Kalau sewanya Rp 1.000-1.500 sehari, tentu pengemis pun bisa sewa," cetusnya. Rusunawa ini berbeda dengan rumah susun milik atau rusunawi yang 100 persen dipegang swasta. "Pemerintah hanya memfasilitasi saja," ujarnya.Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menambahkan, proyek pembangunan 1.000 rusun secara total akan membutuhkan dana sekitar Rp 50 triliun. "Di APBN 2007 kita anggarkan Rp 9 miliar untuk bangun 42 blok rusun," jelasnya. Prioritas pengadaan rusun, menurut Yusuf, akan dilaksanakan di kota-kota besar yang dinilai padat dan mulai mahal harga tanah untuk bangun <>landed houses. Yakni di Medan, Padang, Batam, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar. Untuk pilot project-nya DKI Jakarta dan sekitar. (qom/ir)