Pertumbuhan 7% Bukan Mimpi
Rabu, 04 Apr 2007 12:44 WIB
Jakarta - Indonesia dapat kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tertingginya hingga diatas 7 persen. Ini bukan mimpi. Syaratnya, jika dapat mensinkronkan anggaran dengan baik melalui APBN. Demikian disampaikan Menko Perekomian Boediono dalam pengarahannya ketika membuka Rakor Pembangunan Tingkat Pusat untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 di kantor Bappenas, Jalan Taman Surapati, Jakarta, Rabu (4/4/2007)."Itu bisa kita capai jika sinkronkan semua langkah, yaitu melalui sinkronisasi lewat APBN. Dan APBN itu uang karena yang paling efektif untuk mensinkronkan perilaku orang adalah uang," ujar Boediono.Sejak sebelum krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata diatas 7 persen atau lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut bertahan selama 30 tahun sejak sebelum krisis.Oleh karena itu, menurutnya, sinkronisasi penggunaan dana untuk pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar dilakukan dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Paskah Suzetta. Menurutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dilakukan peningkatan investasi, peningkatan daya saing ekspor non migas, optimalisasi produktivitas pertanian serta pengelolaan sumber daya alam terbarukan."Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ada sasaran. Yaitu meningkatnya ekspor non-migas sebesar 14,5 persen kemudian peningkatan investasi dalam bentuk modal tetap bruto sebesar 15,6 persen serta tumbuhnya industri pengelolaan non-migas hingga 8,5 persen," kata Paskah.Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut pemerintah juga meningkatkan dana alokasi khusus pada tahun 2008 sebesar Rp 21,294 triliun dari alokasi dana tahun 2007 sebesar Rp 17,09 triliun. Pemerintah juga berencana meningkatkan alokasi pendanaan untuk meningkatkan belanja kementerian, lembaga di tahun 2008 menjadi Rp 286 triliun dibanding alokasi tahun 2007 sebesar Rp 258 triliun.
(ard/ir)











































