.webp)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mulai dari 29 November hingga 1 Desember 2024. Dalam Rapimnas ini, Kadin Indonesia akan membahas seputar konsolidasi wilayah dan konsolidasi asosiasi, serta berdialog dengan para stakeholder, terutama dengan pemerintahan yang baru.
Selain itu, Rapimnas ini juga akan melaksanakan pengukuhan dari pengurus lengkap Kadin Indonesia yang rencananya akan di selenggarakan di Jakarta.
"Setelah Ketua Umum Kadin kembali dari kunjungan luar negeri, kita akan ada Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pleno Lengkap yang sudah menghasilkan kepengurusan lengkap dari Kadin Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi KADIN Indonesia, Erwin Aksa, dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, Erwin menjelaskan bahwa dalam Rapimnas nanti juga akan membahas seputar Astacita yang menjadi salah satu fokus dari sekian program Presiden Prabowo Subianto.
"Kita akan membahas dan juga berdialog dengan kabinet serta stakeholder dari pemerintahan Pak Prabowo-Gibran. Kita tadi sudah sepakati akan ada pendalaman minggu depan oleh wakil ketua, steering committee, para ahli dan pakar, serta lainnya," tambah Erwin.
Sementara itu, terkait dengan tuntutan buruh soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK), Erwin mengonfirmasi bahwa isu tersebut juga akan dibawa di dalam Rapimnas.
Dirinya mengaku bahwa ke depan akan ada mediasi antara pelaku usaha atau industri dengan rekan-rekan dari serikat buruh. Erwin menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikuti hasil dari kesepakatan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Ada aturannya, undang-undangnya, ada peraturan gubernurnya pasti. Ada peraturan wali kota. Saya kira akan ada mediasi. Selalu ada mediasi antara pelaku usaha, dengan industri teman-teman dari serikat," tandas Erwin.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya menegaskan bahwa tidak ada pembahasan soal Musyawarah Nasional (Munas) pada Rapimnas mendatang.
Jayabaya mengonfirmasi bahwa tidak ada Munas dipercepat dalam anggaran dasar. Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) telah menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum KADIN Indonesia.
"Kita mau Rapimnas, kita mengajak Pak Arsjad Rasjid untuk hadir dianggap oleh kita sebagai Dewan Pertimbangan, penghargaan dari hasil Munaslub. KADIN Indonesia ini hanya ada satu, jangan berpikir KADIN Indonesia ada beberapa. Hanya satu, Ketua Umumnya Anindya Bakrie, hasil dari Munaslub," tandas Jayabaya.
(acd/acd)
