Mentan Buka-bukaan Penyebab Impor Susu Meroket-Ancam Cabut Izin Usaha

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka-bukaan terkait dengan penyebab impor susu meroket. Kenaikan jumlah impor susu ini cukup signifikan, dari yang semula 40% menjadi sekitar 81%.

Amran mengatakan, pada era krisis finansial 1998 silam pemerintah merevisi peraturan presiden (Perpres) yang mewajibkan penyerapan susu lokal. Langkah ini berdasarkan pada saran International Monetary Fund (IMF).

Akibat dari revisi peraturan ini, pintu impor susu terbuka lebar. Alhasil, angka impor susu pun meningkat pesat dan produk lokal pun terkena imbasnya.

"Dulu kita revisi Perpes Itu tahun '98, di mana tidak ada kewajiban untuk menyerap susu. Apa yang terjadi? Dulu kita impor 40%, sekarang 81%," kata Amran di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

Tekanan pun semakin dirasakan karena adanya kebijakan pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan. Inilah yang memicu para peternak susu lokal di Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur, hingga memicu aksi buang susu.

Ancam Cabut Izin Usaha

Di sisi lain menurut Amran kesulitan yang dialami para peternak ini juga berkaitan dengan masalah kualitas susu lokal yang belum mampu bersaing dengan susu impor. Akibatnya, produk susu lokal pun kalah dari susu-susu impor.

Oleh karena itu, atas rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya akan kembali mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Selaras dengan itu, pemerintah akan segera merevisi perpres terkait.

"Kami dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kita revisi sekarang. Kami wajibkan seluruh industri membeli susu peternak, susu sapi yang diproduksi oleh peternak Itu wajib. Insyaallah kedepan lebih baik, akan kembali seperti dulu," ujarnya.

Amran memastikan, produksi akan diserap 100%. Ia juga menekankan, peran pemerintah dan industri sebagai off taker sangat penting menjaga keberlangsungan para peternak sapi.

"Barang siapa yang mengabaikan petani, tidak menyerap susunya, susu peternak yang diproduksi, kami beri peringatan tahan impornya dan bisa izinnya kami cabut!," kata Amran.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan pendampingan kepada para peternak dalam rangka peningkatan kualitas.