.webp)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) dicecar anggota Komisi IV DPR RI terkait jumlah penerima bantuan pangan beras 2025 yang turun. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 16 juta, sementara tahun ini 22 juta KPM.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mempertanyakan ke mana 6 juta KPM yang tidak lagi masuk dalam program tersebut. Dia juga mempertanyakan apakah 6 juta KPM itu sudah sejahtera.
"Kalau sudah sejahtera, angka kemiskinan kita akan turun. Berarti akan terjadi inflasi. Sementara kita masih deflasi. 6 juta itu banyak loh, ini KK kan? Ini KK, bukan orang. Apakah 6 juta ini sudah sejahtera sehingga tidak perlu bantuan pangan pemerintah? Atau 6 juta ini memang kelebihan disalurkan tahun ini?" kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Anggota Komisi IV Fraksi PDIP Sonny Danaparamita juga mempertanyakan penurunan jumlah KPM. Dia menyinggung apakah penurunan itu ada kaitannya tahun depan yang tidak ada pemilihan umum (pemilu).
"Karena kalau kaitanya dengan bansos sekarang kaitannya politik. Nah ini harus clear semua. Sama dengan pertanyaan pimpinan, bantuan 22 juta itu cost (distribusi) 30%, kalau programnya daya ungkit ekonomi rakyat, nggak masalah, ini stunting, jangan seperti itu," ungkapnya.
Lalu, Anggota Komisi IV DPR RI Agus Ambo Djiwa menyebut, penyaluran bantuan pangan beras tidak tepat sasaran di lapangan. Dia mengungkap ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan bantuan.
"Ini perlu sinkronisasi data, karena pengalaman kita, kepala desa kalau mendata, kalau lawan politiknya tidak dimasukan," tuturnya.
Menanggapi itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menerangkan, penyaluran bantuan pangan beras dilakukan kepada masyarakat miskin desil 1 dan 2. Kemudian, pertimbangan penurunan KPM bantuan beras itu karena ada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Adanya makan bergizi gratis ini memang di-adjust, jadi ada program MBG untuk 82 juta, ada bantuan pangan, ada bantuan pangan khusus beras yang memang untuk stabilisasi," jelasnya.
Bantuan beras, Arief menjelaskan, tujuannya untuk sekaligus stabilisasi pasokan dan harga beras di masyarakat. Program itu yang diklaim dapat menekan inflasi pangan di Indonesia.
"Di hilir menjaga inflasi, sehingga volatile food 0,89%. Pada bulan Maret inflasi 8% kemudian di situ disampaikan inflasi tinggi, maka harus turunkan. Target pemerintah inflasi 2,5 plus minus 1%, hari ini 1,71% masih dalam range," terangnya.
Lihat juga video: Sinergi Pentahelix Bapanas untuk Program Makan Bergizi Gratis
