.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan Indonesia akan mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 67 triliun dari program ekspor pasir laut. Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Pria yang akrab disapa Trenggono ini menyebut angka penerimaan tersebut melebihi pagu anggaran yang diterima kementeriannya pada 2025. Ekspor pasir laut sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Kemudian peraturan turunannya terbit, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 tahun 2024 dan Permendag Nomor 21/2024.
"Satu contoh dari PP sudah kita terbitkan kalau seandainya 1 miliar kubik saja berhasil kita rilis untuk kepentingan reklamasi itu negara akan memperoleh Rp 67 triliun. Wah saya berpikir kalau Rp 67 triliun itu 10 kali anggaran KKP loh. (Anggaran) KKP saja Rp 6,2 triliun," kata Trenggono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Trenggono Buka-bukaan soal Ekspor Pasir Laut |
Dia menjelaskan dari penerimaan itu dapat digunakan untuk mensejahterakan nelayan. Sebab, dia menilai pendapatan nelayan di Indonesia masih di bawah upah minimum regional (UMR) bahkan minus.
"At least paling tidak itu penerimaan negara satu saja itu bisa membantu bagaimana mensejahterakan nelayan. Sudah 79 tahun merdeka nilai tukar nelayan segitu saja. Nilai tukar itu angka sejumlah rupiah yang digunakan untuk modal ditambah pendapatan, dia dibagi pengembalian modal tentu dengan bunga, ditambah biaya hidup harian dia. Sama dengan saya hitung di bawah UMR bahkan minus," jelas Trenggono.
Trenggono menyebut pihaknya telah belajar dari Selandia Baru hingga Norwegia terkait upaya mensejahterakan nelayan. Berangkat dari sana, Trenggono menyimpulkan perlunya intervensi pemerintah.
"Bayangkan itu gimana cara meningkatkan (nilai tukar nelayan). Saya sudah belajar di New Zealand, di Norwegia itu hanya satu intervensi pemerintah. Jadi kalau sifatnya masyarakat yang meningkat produktivitas ya intervensi pemerintah. Saya sudah buat modelnya di Kampung Binyeri, kampung nelayan modern yang kita buat," imbuh Trenggono.
Lihat juga Video: Menteri Kelautan Ungkap Alasan Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi
