.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melakukan rapat dengan menteri terkait pangan. Salah satu yang dibahas adalah bagaimana mengejar target swasembada pangan pada 2027.
Rapat digelar di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat. Menteri dan pejabat yang hadir antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Zulhas mengatakan target swasembada pangan yang dipercepat itu diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di beberapa negara, salah satunya saat ke G20 Brasil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita kan ada perintah (dari) Presiden, swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (target swasembada jadi) 2027," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2024).
Mantan Menteri Perdagangan itu menyebut pemerintah memiliki waktu kurang lebih hanya dua tahun untuk mengejar target tersebut. Untuk itu, pihaknya perlu mempercepat berbagai kebijakan dalam menggenjot produksi.
"Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya, sudah tuh sampai (2027). Jadi kita punya waktu 2 tahun. 2 tahun harus bekerja keras. Oleh karena itu kami juga harus cepat," terangnya.
Upaya Percepatan Swasembada Pangan
Maka dalam rapat itu, sebagai bagian dari percepatan langkah untuk swasembada pangan, pemerintah mengejar beberapa peraturan. Pertama, menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk neraca komoditas, Perpres penyaluran pupuk subsidi, hingga usulan usaha bidang pangan di bawah Kementerian Pertanian.
Untuk penyaluran pupuk subsidi, Zulhas menerangkan aturannya akan dipangkas agar tidak menghambat. Ke depan untuk penyaluran tidak lagi diperlukan Surat Keputusan (SK) pemerintah daerah.
"Dulu ada aturan harus ada SK Bupati, SK Gubernur, SK Menteri Perdagangan, macam-macam banyak sekali sehingga mengular, itu sudah dipangkas. Nanti di cukup SK Mentan, Mentan tugaskan Pupuk Indonesia, langsung ke penyalur atau ke kios atau ke Gapoktan (gabungan kelompok tani)," jelasnya.
Berikutnya, untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah berencana mengubah Perum Bulog menjadi badan pemerintah. Artinya, Bulog tidak lagi melakukan pengadaan untuk komersial seperti perusahaan.
"Nggak bisa komersial lagi (untuk Bulog). Kalau komersial nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang-kadang hitung-hitungan, Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi dipaksa, ya susah. Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan," terangnya.
Terakhir, ada usulan beberapa badan bidang pangan akan di bawah koordinator Kementerian Pertanian, seperti Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Nasional.
"Tentu ada undang-undang dan lain-lain kita akan rapatkan lebih lanjut, mungkin minggu depan atau beberapa hari akan datang," pungkasnya.
Lihat juga video: Dukung Swasembada Pangan, Polres Jakbar Tanam Bibit di Lahan 1,5 Hektare
