Luhut Sebut Banyak Perusahaan Asing di Bali Langgar Perizinan

Luhut Sebut Banyak Perusahaan Asing di Bali Langgar Perizinan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 21 Nov 2024 14:34 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan paparan pada pertemuan The 4th Indonesia Fintech Summit yang diprakarasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, AFTECH, dan AFPI di Bali, Kamis (10/11/2022). OJK bersama pemerintah dan pelaku industri finansial teknologi berkomitmen terus mendukung peran industri fintech dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung stabilitas keuangan nasional serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech serta ekosistemnya. ANTARA FOTO/HO/Humas OJK/wpa/tom.
Foto: ANTARA FOTO/HUMAS OJK
Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan fakta mengejutkan. Dia mengungkapkan banyak sekali perusahaan asing di Bali yang mendapat izin tapi tak memenuhi aturan yang berlaku. Beberapa di antaranya bahkan melanggar aturan.

Hal ini menurutnya terungkap dari hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Masalah ini harus jadi perhatian semua pihak, khususnya para pemimpin baru Bali hasil Pilkada nanti.

"Dari hasil audit BPKP di Bali saja, ada sejumlah masalah serius dalam perizinan usaha bagi perusahaan asing. Banyak perusahaan yang mendapatkan izin tanpa memenuhi syarat, bahkan ada yang melanggar aturan," kata Luhut dikutip dari unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (21/11/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Akibat dari pelanggaran perizinan tersebut, persaingan usaha menjadi tidak sehat dan merugikan pengusaha lokal di Bali. Kondisi tersebut juga berdampak negatif pada perekonomian Bali dan perlu segera diperbaiki dengan memperketat pengawasan, meningkatkan kapasitas petugas, dan menyempurnakan regulasi.

Baginya, Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi Provinsi Bali untuk berbenah dan kembali kepada keunikan dan ciri khas budaya dan spiritualnya. Regulasi-regulasi berusaha juga harus diatur menjadi lebih taat aturan.

ADVERTISEMENT

"Dengan konsep Ekonomi Kerthi yang berfokus pada pengembangan pariwisata berkualitas yang berorientasi pada transformasi digital pengembangan sumber daya manusia, Pulau Dewata akan berbenah untuk kembali menjadi destinasi wisata top dunia sekaligus model pembangunan berkelanjutan bagi provinsi lain di tanah air," beber Luhut.

Siapapun yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Pulau Dewata nanti, Luhut berharap mereka bisa menjaga selalu nilai-nilai luhur Tri Hita Karana. Dengan fokus menjaga harmoni, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang paling penting menghindari konflik kepentingan.

"Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan Bali sebagai contoh pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045. Serta mengembalikan Bali sebagai destinasi wisata favorit dunia yang masih akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita di masa mendatang," tegas Luhut.

Simak juga Video 'Robi Navicula Tuangkan Keresahan Lewat 'Andai Aku Jadi Gubernur Bali':

[Gambas:Video 20detik]



(hal/rrd)

Hide Ads