Timnas Lumpur Jangan Pergi Dulu

Jakarta - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah resmi menggantikan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Timnas Lumpur). Meski sudah ada penggantinya, namun Timnas Lumpur diminta tak langsung menghilang. Kepala Badan Pelaksana BPLS Sunarso mengaku, selama ini dirinya sama sekali belum pernah terjun langsung ke lokasi luapan lumpur Sidoarjo. Karenanya, sebagai tahap awal, ia akan konsultasi serius dengan Timnas. "Saya ini belum pernah ke sana (Sidoarjo). Jadi nanti kita konsultasi dulu dengan timnas," ujar Sunarso usai jumpa pers serah terima tugas Timnas ke BPLS di kantor Departemen ESDM, Jakarta, Rabu (11/4/2007).Timnas memang dipesankan agar tidak buru-buru lepas tanggung jawab. Menteri PU sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPLS pun mewanti-wanti hal itu. "Timnas jangan pergi dulu, dampingi dulu (BPLS) beberapa minggu," ujarnya. Sedangkan Bupati Sidoarjo Win Hendarso justru berpesan agar masa transisi dari Timnas ke BPLS tidak terlalu lama. Sehingga BPLS bisa fokus memulai pekerjaannya. "Jangan lama-lama ya masa transisinya," pesannya. Badan Pelaksana BPLS dikepalai Sunarso, didampingi wakilnya Hardi Prasetyo. Sedangkan sekretaris BPLS dijabat A Sarwoko. Badan ini juga mencakup tiga deputi yaitu Deputi Operasional yang dijabat oleh Moh Sofyan H, Deputi Sosial yang dijabat Sucahyono S, dan Deputi Infrastruktur yang dijabat Karyadi.Dana untuk Lumpur Belum PastiMengenai total dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menangani luapan lumpur Sidoarjo baru bisa diketahui dengan pasti 2 bulan lagi. Sebagian dana yang menjadi beban pemerintah akan diambil dari APBNP tahun ini. Secara bertahap dana tersebut juga akan dibebankan pada APBN tahun selanjutnya. "Sekarang masih dibahas desainnya gimana, nanti setelah desainnya selesai saya umumkan. Sekitar beberapa minggu, ya..2 bulan lagi," ujar menteri PU Djoko Kirmanto.Pada kesempatan yang sama mantan Ketua Tim Pelaksana Timnas Basuki Hadi Moeljono memberi bocoran estimasi awal untuk infrastruktur yang ditanggung pemerintah. Diantaranya adalah jalan tol Rp 800 miliar, jalan arteri Rp 300 miliar, pipa gas Rp 250 miliar, jalur Kereta Api Rp 450 miliar, dan pembebasan lahan Rp 450 miliar. Itupun belum termasuk instalasi listrik. (lih/qom)