Pengusaha Ritel Minta PPN 12% Ditunda

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) keberatan dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Ketua Umum Aprindo, Solihin meminta agar kebijakan itu ditunda.

"Yang jelas asosiasi udah menyatakan keberatan, bukan keberatan ya, minta menunda, dan saya pikir pemerintah sudah merespons hal itu," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Solihin mengatakan, dampak PPN 12% akan terasa langsung kepada konsumen ritel. Untuk itu pihaknya telah menyerukan agar kebijakan itu ditunda.

"Tapi kalau kita bicara yang tadi, kan saya pikir udah jelas lah banyak permintaan yang untuk menunda ya. Saya pikir pemerintah udah respons cukup bagus dalam hal ini," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah meminta pemerintah menunda menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025. Rencana tersebut dinilai meningkatkan harga berbagai produk di ritel.

"Kalau (PPN naik) 12% pasti nanti harga jual naik, dari pabrik naikin 12%, ke distributor naik 1%, dari distributor bisa dua tingkat lah, ada subnya, naik lagi, 1%-1%, ritel naikin 1%, ya bisa 5%," kata dia ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

Budihardjo menilai, saat ini dampak dari rencana itu juga telah terasa bagi pengusaha ritel. Masyarakat telah menunda konsumsi atau pembelian.

"Bukan borong, ya malah memboikot, udah nggak usah beli barang, bayar PPN apa. Nah, sebenarnya itu kan nggak baik, karena konsumsi itu kan harus semua orang belanja, semua orang mau spend money, kalau semua orang saving, nggak bergerak ekonominya," terangnya.