Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji guru pada tahun depan. Namun, ekonom menyebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kebijakan tersebut.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar menilai kebijakan yang diputuskan Prabowo baru-baru ini bersifat populis. Menurutnya, hal tersebut cukup bagus karena anggaran pemerintah menyentuh langsung ke masyarakat.
"Kita tahu ya, kemarin Pak Prabowo memberikan kebijakan tambahan gaji untuk guru dan Pak Prabowo karakternya sepertinya, selama beberapa bulan terakhir ini kebijakan-kebijakan populis. Ini oke ya, dalam konteks adanya aliran uang yang jatuh langsung ke masyarakat," kata Media dalam acara Menggugat Kenaikan PPN 12%, di Gedung YLBHI, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Media menilai kebijakan populis mempunyai risiko apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Sebab, dia menyebut kebijakan yang bersifat populis biasanya membutuhkan anggaran besar.
Persoalannya, lanjut Media, kondisi ruang fiskal Indonesia saat ini terbatas. Dia menyebut ruang fiskal yang menyempit ini merupakan berasal dari tidak efisiennya dalam mengelola anggaran di era pemerintahan sebelumnya.
Media menegaskan di era pemerintah sebelumnya, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo banyak proyek yang membutuhkan anggaran besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek infrastruktur yang besar, hingga beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Nah, persoalannya, anggaran fiskal kita sempit. Saya nggak bilang ini adalah dosa pemerintahan masa lalu ya, tapi kalau kita boleh jujur, menyempitnya ruang fiskal hari ini juga semata-mata, juga karena inefisiensi yang luar biasa, proyek di IKN, banyak infrastruktur yang mangkrak, PSN yang juga mangkrak. Dan artinya sebagai teori kausalitas dalam ekonomi, ini juga sebetulnya adalah muara dari banyaknya kegagalan kegagalan dari pemerintah sebelumnya," imbuh Media.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru mulai 2025. Eks Menteri Pertahanan itu menyatakan pihaknya telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru hingga Rp 16,7 triliun di 2025. Dia mengatakan tahun depan untuk kesejahteraan guru saja anggarannya mencapai Rp 81,6 triliun.
Dengan peningkatan anggaran itu, Prabowo menaikkan gaji guru yang berstatus ASN sebanyak satu kali gaji mulai tahun 2025. Sementara guru non ASN akan mendapatkan kenaikan jumlah tunjangan profesi menjadi Rp 2 juta per bulan.
"Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Lalu, guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan jadi Rp 2 juta per bulan," ujar Prabowo dalam Peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang disiarkan virtual, Kamis (28/11/2024).
(acd/acd)