Penanganan pengangguran menjadi salah satu fokus utama dalam 100 hari kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Apalagi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nyaris 10 juta atau persisnya 9,9 juta Gen Z menganggur.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan upaya dalam menurunkan angka pengangguran juga sempat dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto sore ini.
Salah satu strategi yang diandalkan adalah memanfaatkan program-program prioritas andalan seperti makan bergizi gratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah identifikasi sebenarnya beberapa program strategis Pak Presiden (Prabowo) terkait tentang makan gratis itu beliau menyampaikan akan ada sekian titik, satu titik itu sekian apa, akan menyerap sekian orang," kata Yassierli, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Kemudian yang kedua ada Aqua Farming yang juga sudah mulai berjalan ya. Program-program tersebut akan dioptimalkan untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja. Perencanaannya lebih lanjut akan dirincikan kembali, termasuk juga dengan skema kerja sama dengan kementerian/lembaga (KL) terkait.
"Kami sampaikan tadi itu adalah ini kan sifatnya lintas kementerian dan beliau sangat paham. Sehingga, kita akan pull itu data-data dari masing-masing kementerian itu setiap program strategis mereka kan akan berdampak kepada kenaikan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru," ujarnya.
Sementara khusus menyangkut isu 10 juta Gen Z menganggur, menurutnya hal ini menjadi satu sinyal agar penanganan pengangguran bisa didorong dengan lebih serius. Selaras dengan itu, Prabowo juga menyampaikan pesan khusus untuk penyiapan tenaga kerja di sektor pariwisata.
"Nah ini saya akan langsung follow up dengan balai-balai, tantangannya sekarang kan akhir tahun ya. Kita akan lihat nanti. Dan kita akan segera launching pelatihan-pelatihan untuk parawisata," kata Yassierli.
"Parawisata itu terkait dengan bahasa juga. Nah itu kalau kita bisa segera siapkan menurut kami ya Ini kan suatu kerja panjang ya, panjang, luar biasa dan ini adalah lintas kementerian," sambungnya.
(shc/hns)