Minta Tambahan Anggaran Rp 505 M buat Kemenko Pangan, Zulhas: Tolong Jangan Dipotong

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 02 Des 2024 11:42 WIB
Foto: 20detik
Jakarta -

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan tambahan anggaran Rp 505 miliar dari alokasi yang didapat Rp 40 miliar di 2025. Ini merupakan anggaran pertama yang akan didapat karena nomenklaturnya baru lahir di era pemerintahan Prabowo Subianto.

"Anggaran kami baru Rp 40 miliar, kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp 505 miliar maka nanti akan dibahas," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Zulhas mengatakan anggaran itu untuk mendukung target besar Prabowo dalam mencapai swasembada pangan di 2027. Target itu diyakini bisa tercapai jika anggarannya mendukung.

"Tolong pak ketua jangan dipotong pak, nasib kita di sini nih, jangan dipotong pak, ditambah juga nggak usah, kalau bisa pas aja," ucap Zulhas.

Zulhas menyebut target swasembada pangan 2027 setidaknya bisa dicapai untuk komoditas beras dan jagung. Gula juga didorong untuk bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Tentu target kita jelas swasembada 2027 minimal beras, jagung, gula menuju. Yang beras dan jagung tidak boleh ditawar lagi," ucapnya.

Meski belum ada kantor, Zulhas mengklaim telah banyak yang sudah diselesaikan pihaknya. Misal terkait permasalahan irigasi, diputuskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) bisa membantu daerah untuk membangun saluran irigasi.

"Tetap tanggung jawabnya bupati dan gubernur, tetapi sekarang Pak Mentan juga boleh. Jadi kalau anggaran Mentan ada, Mentan juga boleh yang tidak bisa dibangun walaupun 1.000 ha oleh bupati, maka Mentan juga bisa, pusat juga bisa," kata Zulhas dalam konferensi pers, Jumat (29/11).

Keterbatasan anggaran daerah dinilai menjadi salah satu penyebab pembangunan saluran irigasi tersendat. Padahal saluran irigasi sangat dibutuhkan oleh para petani.

"Karena keterbatasan anggaran dari daerah karena kalau 1.000 ha itu yang membangun harus anggaran dari bupati, kalau sawahnya 1.000 ha, irigasinya bupati yang bangun, kalau 1.000-3.000 hektare gubernur yang bangun," jelasnya.




(acd/acd)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork