.webp)
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan alokasi anggaran Rp 230 miliar di 2025. Merasa tidak cukup, pihaknya meminta tambahan anggaran Rp 273,14 miliar untuk memenuhi sejumlah kebutuhan, salah satunya renovasi kantor.
AHY mengatakan kantornya bertempat di Jalan MH Thamrin, bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Di kantor itu pihaknya berbagi dengan Dewan Ekonomi Nasional dan Badan Karantina Indonesia.
"Kondisi gedung perlu ada perbaikan di sana-sini, termasuk unsur keamanan, mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan anggaran tambahan yang akan kami ajukan. Tambahan anggaran yang kami ajukan Rp 273 miliar, dengan demikian anggaran total setelah penambahan Rp 503,14 miliar," kata AHY dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY menjelaskan pagu anggaran Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari dukungan manajemen Rp 177,60 miliar. Di dalamnya termasuk operasional Rp 119,26 miliar yang terdiri dari gaji dan tunjangan Rp 71,72 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor Rp 47,54 miliar, serta non operasional Rp 58,29 miliar.
Kemudian koordinasi pelaksanaan kebijakan senilai Rp 52,44 miliar. Di dalamnya untuk empat deputi menjalankan kebijakannya masing-masing.
Adapun usulan tambahan anggaran Rp 273,14 miliar diperuntukkan bagi program dukungan manajemen senilai Rp 253,14 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp 20 miliar.
"Salah satu tugas Kemenko Infra untuk menghadirkan perencanaan yang lebih matang sekaligus efisiensi dikedepankan agar setiap rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur fisik benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat kita," ujar AHY.
(acd/acd)
