Luhut Singgung Orang Toxic di Pemerintahan: Kalau Mau Kaya Jangan Jadi Pejabat!

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung tentang pejabat-pejabat 'toxic' di pemerintahan. Adapun toxic yang ia maksud ialah oknum-oknum pejabat yang kerap melakukan penyelewengan keuangan.

Luhut mengatakan, Pemerintahan Presiden Prabowo punya banyak target besar ke depan, mulai dari memperbaiki iklim investasi, peringkat world of competitiveness, hingga pertumbuhan ekonomi tinggi. Upaya ini dikhawatirkan dapat terganggu dengan adanya para pejabat toxic tersebut.

"Memang nggak boleh ada pejabat yang minta-minta duit, itu kunci. Karena itu dari mulut ke mulut akan ngomong, makanya saya bilang toxic-toxic itu ya ini," kata Luhut, dalam ASN Talent Academy Explore di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Jangan ada (orang toxic)! Ya memang kalau kamu mau kaya jangan jadi pejabat. Kalau mau kaya kamu jadi pedagang," sambungnya.

Menurut Luhut, saat ini indeks Investment Cost of Return (ICOR) Indonesia terbilang masih tinggi, begitu pula dengan angka inefisiensinya. Dalam data yang disajikan Luhut tercatat ICOR RI mencapai 6,6%. Sedangkan inefisiensi diperkirakan sekitar 30% atau kurang lebih Rp 1.000 triliun dari belanja negara.

"Inefficiency kita tinggi, sehingga kita punya ada Rp 1.000 triliun. Kalau kita terjemahkan angka pertumbuhan, katakan 2-3%, 2% on top of 5%, ya 7%. Kita bisa tumbuh lebih bagus dari itu. Jadi sebenarnya ya, very achievable, tidak ada menurut saya masalah yang terlalu (sulit) asal kita semua kompak," ujarnya.

Beberapa waktu belakangan pemerintah telah berupaya untuk menggenjot penerapan digitalisasi di lingkup pemerintahan. Salah satu realisasinya antara lain dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) hingga katalog elektronik (e-katalog).

Melalui upaya ini, menurut Luhut, sudah berkurang jauh aksi operasi tangkap tangan (OTT) KPK dari aktivitas belanja pemerintah. Sebab, penyelewengan dan aksi-aksi nakal oknum pemerintahan bisa diminimalisir lewat digitalisasi ini.

"Orang marah dulu saya bilang OTT kampungan, memang kampungan, ngapain kita bikin-bikin gitu. Sekarang dengan OTT, kita buat e-katalog. Itu yang membuat juga Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK) juga, dengan kami," kata Luhut.

"Jadi ini saya pikir perlu kita lihat, dan kalau anda lihat lagi semua, mengenai aspek-aspek kehidupan berbangsa kita ini, saya sih sangat optimis asal kita firm di posisi ini, kita akan mencapai apa yang diinginkan, pertumbuhan secara bertahap 8% sampai dalam 5-10 tahun ke depan.