.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan masa persidangan I tahun 2024/2025 pada rapat paripurna DPR RI periode 2024-2029. Dalam pidatonya puan menyinggung banyak hal, yang dimulai dari pembahasan evaluasi kinerja Kementerian dan Lembaga (K/L) sepanjang tahun ini.
Selain itu Puan mengatakan DPR RI sudah melakukan pembahasan terkait anggaran Kementerian dan Lembaga pemerintah 2025 nanti, khususnya untuk K/L yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini dirinya hanya berpesan agar seluruh K/L pemerintahan baru ini dapat menggunakan anggarannya sebaik mungkin demi kepentingan rakyat.
"Sidang dewan yang terhormat, DPR RI melalui alat kelengkapan DPR RI juga telah melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2024 serta penyesuaian rencana kerja dan mitra kerja untuk tahun anggaran 2025 khususnya terkait dengan Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk," kata Puan dalam pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun 2024/2025 di komplek DPR RI, Kamis (5/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah dengan penambahan Kementerian/Lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan," ucapnya lagi.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan DPR melalui fungsi pengawasannya turut menyoroti sejumlah persoalan dan program yang sudah dijalankan K/L sepanjang 2024. Termasuk di antaranya pelaksanaan berbagai program terkait swasembada pangan hingga PHK massal dan pengangkatan guru honorer.
"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Antara lain pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi guru honorer," terangnya.
Baca juga: PPN Naik 1% pada 2025, Ini Kata Pengamat |
Kemudian Puan juga menyebut DPR turut menyoroti netralitas AS selama pemilihan umum (Pemilu) serentak, penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal hingga ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi masa libur Tahun Baru 2025 dan Natal 2024.
Selain menyoroti kinerja berbagai Kementerian dan Lembaga baik, dalam penutupan masa sidang DPR ini Puan turut melaporkan berbagai capaian lembaga legislatif sepanjang 2024.
Mulai dari penambahan jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) dari 11 Komisi menjadi 12 Komisi imbas penambahan jumlah K/L pada pemerintahan Prabowo ini. Kemudian DPR RI juga telah menetapkan program legislatif nasional (Prolegnas) yang terdiri atas 176 Rancangan Undang-Undang (RUU) tahun 2025-2029 untuk jangka menengah dan 41 RUU sebagai prioritas 2025.
"Dari 41 rancangan undang-undang dalam daftar RUU prolegnas prioritas 2025 di antaranya terdapat 6 rancangan undang-undang yang merupakan carryover dari DPR RI periode sebelumnya," jelas Puan.
"DPR RI bersama pemerintah juga berhasil menyelesaikan satu Rancangan Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta," pungkasnya.
Simak juga Video 'Menanti Solusi PHK dan Tuntutan Upah Buruh':
