Menteri BUMN Erick Thohir mendorong produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Hal ini disampaikan Erick usai Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir, di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (5/12/2024).
"Kita sampaikan, ya, kita mendorong kerja sama ini bahkan, ya, salah satunya kita terbuka menambah jumlah pesawat terbang melalui Boeing," ungkap Erick kepada wartawan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/12/2024).
Erick menjelaskan pertemuan yang juga dihadiri Boeing itu membahas kelanjutan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara, termasuk AS beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick juga terbuka seandainya Boeing hendak menambah 100 armada pesawatnya di Indonesia.
"Belum, kalau bisa nambah 100, 100. Tapi kan nanti tergantung Boeing-nya bisa produksi tidak, nilainya kompetitif atau tidak, dan lain-lain," terang Erick.
Menurutnya kerja sama ini perlu mengingat Indonesia surplus dalam transaksi perdagangan dengan AS. Selain itu, ia juga menyebut AS ingin berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi lewat investasi.
"Amerika ingin juga berpartisipasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi. Apalagi kita tahu perdagangan kita dan Amerika ini US$ 34,5 miliar, di mana kita itu surplus sangat besar. Nah makanya kembali untuk menghindari persepsi yang mungkin Amerika melihat kita partner, tapi harus win-win," terang Erick.
Di sisi lain, Erick juga membuka peluang penambahan jumlah pesawat melalui kerja sama dengan Airbus, Comac milik China, hingga pesawat Rusia.
"Kita itu mandatori mesti punya 700 pesawat, tapi hari ini Indonesia pasca COVID hanya 390 pesawat. Jadi ya solusi-solusi ini mau tidak mau harus bekerja sama," jelasnya.
Erick pun menambahkan akan mengajak Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Kementerian Perhubungan untuk mengkaji skema investasi yang memudahkan penambahan jumlah pesawat.
"Kita juga akan bicara bersama Pak Menhub, Pak Rosan BKPM apakah investasi ini bisa lebih dimudahkan ke depan karena isu jumlah pesawat yang tidak memadai," tutupnya.
(hns/hns)