.webp)
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melakukan rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Ada beberapa persoalan yang menjadi bahasan, termasuk di antaranya rencana kenaikanPajakPertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan dan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya melaporkan kepada Prabowo mengenai masukan-masukan dari DEN bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertama ada pembahasan tentang program percepatan Quick Wins.
"Ada 53 Quick Wins presiden yang segera bisa diumumkan secara bertahap. Misalnya seperti penanganan air polution di Jakarta, saya kira akan segera diumumkan. Kedua juga menyangkut masalah e-Katalog versi 6 akan diluncurkan bulan depan," kata Luhut, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut mengatakan, e-Katalog versi 6 ini rencananya akan mencakup 95% dari belanja APBN. Dengan demikian, harapannya impelemntasinya akan betul-betul mengurangi inefisiensi. Apalagi mengingat Investment Cost of Return (ICOR) Indonesia terbilang masih tinggi, di kisaran 6,8%.
"Jadi kalau itu tercapai, sebenarnya kita bisa menghemat kebocoran yang sampai 35-40% atau lebih dari 40%, itu setara dengan US$ 70 miliar dolar. Kalau itu kita bisa efisienkan, mungkin setengah dari situ saya kira keinginan presiden agar kita tumbuh 8% secara bertahap itu kita akan bisa capai dalam 5 tahun ke depan," ujarnya.
Ia menambahkan, isu kenaikan PPN juga menjadi salah satu hal yang dibahas secara mendetail dan pengaruhnya terhadap daya beli. Namun ia enggan membicarakan secara lebih rinci hasil dari pembahasannya.
"Sudah sangat detail mengenai itu (pembahasan). Saya kira kami dengan Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan juga sudah sepakat mengenai itu karena saya pikir akan diutamakan dulu mungkin," lata Luhut.
Sementara itu, Anggota DEN Chatib Basri menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas tentang tantangan ekonomi jangka pendek dan jangka menengah RI. Salah satunya, terkait isu daya beli kelas menengah dan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dalam membantu penguatannya.
"Juga kami membahas mengenai soal upaya untuk peningkatan penerimaan negara dan juga mengenai UMP. Karena ini berkaitan juga dengan daya beli tetapi juga competitiveness dari industri di sisi lain," ujar Chatib Basri.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menambahkan, selain terkait tantangan jangka pendek seperti menjaga daya beli, pihaknya juga membahas isu-isu jangka menengah seperti bagaimana menjaga daya saing dan menurunkan biaya-biaya untuk investais yang selama ini dianggap mengganggu iklim investasi.
"Untuk melihat ke jangka menengah seperti apa karena kita ingin tentunya tumbuh di atas 5%. Jadi itu terkait isu-isu daya saing, investasi, dan bagaimana menjaga supaya iklim investasi itu bisa kita kondisikan menarik. Karena kita di dalam suatu keadaan regional dan global di mana terjadi relokasi dari investasi yang kita juga ingin menarik," ujar Mari Elka.
Selain itu, pihaknya juga ingin agar jenis investasi yang ditarik bisa membawa supply chain untuk menggenjot sektor manufaktur. Masalah struktural di dalam sektor manufaktur juga mendapat sorotan agar bisa segera diatasi.
(acd/acd)
