Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rokhmin Dahuri mengungkap, negara dengan lebih dari 100 juta penduduk yang bergantung pada impor pangan tidak akan maju.
Hal itu ia ungkap sejalan dengan pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Karenanya, Dahuri menilai perlu pemerintah menyiapkan strategi untuk menopang pangan dalam negeri.
"FAO pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju," kata Dahuri dalam keterangannya, ditulis Minggu (8/12/2024).
Dalam kunjungan kerja di Merauke, Papua Selatan, beberapa waktu lalu, Dahuri juga mendukung penuh langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui program cetak sawah.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan Merauke sebagai wilayah strategis menuju swasembada pangan Indonesia melalui optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar di distrik Kurik dan cetak sawah di kampung Wanam, distrik Ilwayab.
Untuk program cetak sawah, pemerintah juga menargetkan hingga 1 juta hektar di Merauke hingga 2029. Dahuri pun menilai, program cetak sawah di Merauke menjadi salah satu terobosan penting untuk menunjang program swasembada pangan.
"Saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian," ujarnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi untuk mencapai swasembada ada di berbagai aspek, seperti on-farm hingga hilirisasi, serta pemahaman ihwal pentingnya kemandirian pangan bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.
"Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa, harus serius dalam menggarap sektor pangan ini," tutupnya.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini terus berupaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga 3 juta hektar.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro menyampaikan, progres pengembangan lumbung pangan di Merauke melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan stakeholder lainnya.
"Saat ini masyarakat sangat antusias dan berharap program percepatan swasembada pangan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat adat," jelas Yudi.
Yudi menambahkan pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.
"Kedepan kita tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pengolahan di hilir. Tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik," ungkapnya.
(rrd/rrd)