.webp)
Kinerja aparatur sipil negara (ASN) Indonesia masuk dalam 5 besar terbaik di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut tercantum pada hasil dari studi Universitas Oxford dalam laporan Blavatnik Index of Public Administration 2024.
Pada laporan tersebut kinerja ASN Indonesia masuk dalam peringkat ke-38 dari 120 negara di dunia. Peringkat pertamanya adalah Singapura sebagai negara dengan kinerja ASN terbaik sedunia.
Jika dikerucutkan pada wilayah Asia Pasifik, ASN Indonesia masuk dalam 5 besar kinerja terbaik. Urutannya ada Singapura dengan peringkat nomor 1 di dunia, Selandia Baru di peringkat 6, Australia di peringkat 8, Korea Selatan di peringkat 15, dan Indonesia di peringkat 38.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Studi ini menilai kinerja ASN dari 120 negara menggunakan 82 metrik dari 17 sumber, termasuk laporan Doing Business dari Bank Dunia dan Barometer Korupsi Global dari Transparency International.
Dari 82 metrik penilaian itu disimpulkan ada empat domain penilaian utama yang mewakili area yang luas dalam kegiatan administrasi publik, meliputi strategi dan kepemimpinan, kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, dan manajemen sumber daya manusia.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini buka suara soal laporan tersebut. Menurutnya, ASN Indonesia bisa memiliki kinerja terbaik ke lima se-Asia Pasifik karena banyak sekali perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari perbaikan kesejahteraan ASN, penyederhanaan proses bisnis, hingga sistem penilaian kinerja.
"Pertama mungkin tentunya kita sudah memperbaiki kesejahteraan ASN beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga kita sudah banyak melakukan penyederhanaan bisnis proses di dalam bekerja melayani masyarakat. Dan kedua juga kita menyederhanakan sistem penilaian kinerja ASN," beber Rini ditemui di kantornya, Kamis (12/12/2024).
Meski begitu, Rini menekankan Kementerian PAN-RB akan berkomitmen terus untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam memperbaiki pelayanan ASN kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi layanan secara digital.
Salah satunya adalah dengan mengembangkan Govtech INA Digital yang memberikan integrasi pelayanan publik bagi masyarakat maupun bagi para abdi negara secara digital dan mudah digunakan.
"Sekarang kita itu kan sudah mempersiapkan transformasi digital. Nah nanti ke depannya kita berharap bahwa digital government itu bisa segera terwujud. Jadi mungkin kita sudah punya Govtech yang dinamakan dengan INA Digital. Itu lah menjadi basic bagaimana pemerintah kepada masyarakat nanti akan memberikan layanan dan pemerintah kepada para pegawai akan bisa lakukan," papar Rini.
(acd/acd)
