PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan literasi terkait sertifikasi BPOM. Adapun peningkatan literasi tersebut menarget pelaku UMKM.
Adapun realisasinya yakni berupa webinar edukasi bertema 'Manfaat Izin BPOM bagi Pelaku UMKM' diselenggarakan secara hybrid dari Menara PNM dan daring, beberapa waktu lalu.
"PNM senantiasa mendukung kebijakan Kementerian BUMN dalam mendorong penguatan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Melalui kolaborasi dengan BPOM, kami berharap para pelaku UMKM pangan dapat lebih memahami pentingnya sertifikasi BPOM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ini adalah wujud komitmen PNM untuk menciptakan ekosistem usaha yang tangguh dan berdaya saing," kata Direktur Utama PNM Arief Mulyadi dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan melalui acara tersebut pihaknya berupaya untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih berdaya dan berkelanjutan. Menurutnya, acara tersebut juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045.
Salah satu agenda strategis visi tersebut adalah mewujudkan transformasi ekonomi melalui penguatan kapasitas UMKM, termasuk sektor pangan. UMKM pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
"Dengan meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi BPOM, tidak hanya kesejahteraan pelaku usaha yang terdongkrak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal semakin kuat," tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah kepada UMKM pangan dalam mendapatkan sertifikasi BPOM.
"Kami BPOM mendapatkan tugas secara khusus oleh Bapak Presiden untuk memberikan pendampingan dan membantu UMKM dalam berbagai hal sehingga dapat berusaha dengan baik. Untuk itu, BPOM juga diminta oleh Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan langkah-langkah fasilitasi kepada UMKM berjalan dengan optimal," tutup Elin.
(akn/ega)