2 Bulan Kerja Tanpa Deputi, Kemenko Pangan Rampungkan Aturan Pupuk Subsidi

2 Bulan Kerja Tanpa Deputi, Kemenko Pangan Rampungkan Aturan Pupuk Subsidi

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Rabu, 18 Des 2024 16:18 WIB
Zulhas
Foto: Ignacio Geordi Oswaldo
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemenko Pangan. Berkat itu Kemenko yang baru dibentuk kurang dari dua bulan ini memiliki deputinya sendiri.

"Hampir dua bulan, ini kan sudah mau tanggal 20, dua bulan kurang dua hari kami masih numpang kantor di atas (Graha Mandiri). Saya belum punya Deputi, belum ada Eselon I karena belum dilantik, baru hari ini dilantik," kata Zulhas dalam konferensi pers pelantikan Eselon I Kemenko Pangan, Rabu (18/12/2024).

Meski baru memiliki jajaran Eselon I hari ini, Zulhas mengatakan pihaknya sudah bekerja sejak Kemenko Pangan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai contoh, dalam dua bulan terakhir Kemenko Pangan sudah merampungkan sejumlah aturan seperti peraturan presiden (perpres) mengenai neraca komoditas dan tata kelola pupuk bersubsidi hingga revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait irigasi.

"Kita sudah bekerja terus, sudah menghasilkan perpres mengenai neraca komoditas, perpres tata kelola pupuk bersubsidi sudah selesai. Revisi PP terkait irigasi, revisi inpres (Instruksi Presiden) tentang irigasi. Ini rapatnya sudah berkali-kali," jelasnya.

ADVERTISEMENT

"Inpres tentang penyuluh pertanian, penetapan tujuh komoditas dalam neraca komoditas, revisi PP mangrove, revisi perpres tentang perdagangan karbon, perpres dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang perhutanan sosial," sambung Zulhas.

Masih belum cukup, Zulhas mengatakan Kemenko baru yang dipimpinnya itu sudah melakukan berbagai program optimalisasi puluhan ribu hektare tambak udang di Pulau Jawa dan beberapa pilot proyek makanan bergizi gratis (MBG).

"Sarana penting, gedung penting, tapi nggak menentukan. Kantornya mewah sekali, kalau kerjanya malas ya nggak bisa, dan kita mengurangi protokoler, mengurangi seremonial, dan kurangi basa basi, yang penting kinerja," ujar Zulhas.

"Jadi teman-teman ini, para Deputi mereka harus deliver terhadap keinginan atau tujuan atau misi swasembada pangan itu," tegasnya.

(fdl/fdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads