.webp)
Gabungan buruh se-Jawa Barat dan DKI Jakarta ancam menggelar aksi mogok kerja dan demo di depan Istana Negara selama tiga hari pada 24, 27, 28 Desember 2024. Aksi itu dilakukan lantaran Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, tak kunjung menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, aksi tersebut akan diikuti 50 ribu buruh. Ia menilai, Istana Negara menjadi lokasi strategis mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dianggap melawan arahan Presiden Prabowo Subianto dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5%.
"Akan melakukan aksi sekitar 50 ribu orang buruh se-Jawa Barat dan DKI, gabungan. Paling banyak Jawa Barat. Ada 50 ribu buruh Jawa Barat dan DKI, bahkan lebih," kata Said dalam konferensi pers virtualnya, Kamis (19/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Buat apa ke Gedung Sate, karena PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, melawan Presiden. Buruh ingin meminta bantuan ke Presiden," tambahnya.
Selain itu, Said juga meminta Prabowo untuk segera mencopot Bey Machmudin dari jabatan Pj Gubernur Jabar. Ia juga meminta Pemprov Jabar segera menandatangani Surat Keputusan (SK) Pj Gubernur Jabar terkait penetapan UMSK di 18 Kab/Kota se-Jawa Barat yang telah direkomendasikan oleh Pj Bupati/Walikota Jabar.
Presiden Partai Buruh itu mengungkap beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jabar yang belum menetapkan UMSK, diantaranya Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi dan lainnya. Ia juga mengaku aneh, lantaran dari 18 kabupaten/kota hanya Depok yang telah menetapkan UMSK.
"Copot Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena telah melawan Presiden Prabowo Subianto. Karena setiap tahun dia ini bikin kacau. Bey Machmudin bikin kacau. Patut diduga dekat dengan pengusaha tekstil Korea," ungkapnya.
Meski begitu, Said menegaskan aksi tersebut menjadi solusi terakhir jika Pemprov Jabar tak kunjung menetapkan UMSK. Sementara saat ini, ia mengaku tengah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.
Ia juga berharap Dasco bisa segera menjembatani aspirasi buruh kepada Prabowo. Said meyakini, Dasco mampu memberi solusi sebelum aksi pemogokan dilakukan.
"Sekarang untuk Jawa Barat sebelum timbul kegaduhan pemogokan besar besar-besaran, saya juga sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco. Mudah-mudahan ada penyelesaian sehingga pemogokan tidak terjadi," tegasnya.
Adapun gabungan buruh Jabar dan DKI Jakarta dipilih lantaran kedua wilayah tersebut menjadi kawasan industri terbesar di Indonesia. Said menyebut, sekitar 70% industri terletak di DKI Jakarta dan Jabar dengan jumlah buruh sekitar 60% ada di kedua kawasan tersebut.
"Aksi ini dilakukan jika tidak ada penyelesaian pada 24, 26, 27 Desember (2024). Aksinya di Istana, kalau itu mengganggu perekonomian, itu tanggung jawab saudara Bey Machmudin. Tanggung jawab Bey Machmudin jika ada guncangan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan yang lain," tutupnya.
(fdl/fdl)
