Mogok Karyawan Freeport Ancam Penerimaan Negara

Jakarta - Aksi mogok yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) yang tergabung dalam Tonggoi Papua, jika berlarut-larut dinilai akan berpengaruh kepada penerimaan negara dan daerah atas PTFI.Hal ini disampaikan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai membuka acara 'Demonstration System Data Base Joint Study on Evaluation of Coal Resorces and Reserve in Indonesia', di Departemen ESDM, Jakarta, Kamis (19/4/2007)."Dampaknya jelas pada penerimaan negara. Karena Freeport itu memberikan sumbangan terbesar untuk sektor pertambangan, sekitar 40%. Jadi pasti berdampak ke penerimaan negara juga penerimaan daerah," ujar Purnomo.Kontribusi penerimaan negara yang diperoleh dari PT FI pada tahun 2006 mencapai sekitar Rp 12 triliun dari sumbangan sektor pertambangan yang sebesar Rp 30 triliun.Purnomo juga mewanti-wanti para pendemo agar terus berdemo dengan damai sehingga tidak mengganggu operasi pertambangan disana. Karena jika operasi pertambangan terganggu, bisa berdampak pada produksi. Akhirnya tentu berakibat ke penerimaan negara dan daerah. "Saya menghimbau warga yang demo, silakan berdemo, tapi bagaimana agar bisa tetap operasi," ucap Purnomo.Namun menurutnya, hingga kini pemerintah belum berencana untuk turun tangan mendamaikan perselisihan antara PT FI dengan Tonggoi Papua. Pemerintah hanya meningkatkan penjagaan di wilayah pertambangan yang termasuk objek vital negara tersebut. Wilayah tersebut kini diperketat penjagaannya oleh kepolisian."Ini kan masalah korporat, pemerintah hanya melakukan pengamanan barang-barang tertentu. Silakan nego, apalagi tuntutannya ini kan sepertinya cukup sulit untuk dipenuhi manajeman," katanya.Saat ini proses produksi PTFI masih tetap berjalan, namun belum optimal. Untuk pertambangan terbuka yang beroperasi hanya sekitar 20 persen, sedangkan untuk pertambangan tertutup yang beroperasi sekitar 60 persen. (lih/hdi)