Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) belum lama ini mengumumkan penerapan tarif baru yang berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025 di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mendukung percepatan penyambungan jaringan pipa baru.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya mendukung upaya PAM Jaya untuk mempercepat pembangunan sambungan rumah (SR). Sebab, menurutnya hingga saat ini pengaliran air minum ke rumah-rumah belum optimal.
Padahal Kementerian PU sendiri telah membangun sejumlah sumber-sumber air minum, salah satunya seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur. Menurutnya, keberadaannya saat ini terkesan belum produktif alias idle karena SR belum rampung.
"Kami sih hanya mendorong supaya sambungan ke rumah tangga itu, pipa-pipanya segera dikejarkan. Karena kan kalau by hari ini terekesan masih ideal kan, apapun yang kita gelontorkan di Jatiluhur terkesan idle," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).
Oleh karena itu, menurutnya upaya PAM Jaya untuk menuntaskan pembangunan jaringan SR, termasuk dengan kenaikan tarif ini merupakan ide yang baik. Dody juga memastikan, pihaknya akan mendukung pembangunan SR, salah satunya melalui Inpres Air Minum dan Sanitasi.
"Bagus betul. Itu benar. Makanya kemudian kami juga ke depan berpikir mungkin juga sebagian kita akan support lah temen-temen di Pemprov," ujarnya.
Di sisi lain, menurutnya keberadaan SPAM Jatiluhur untuk mendukung air minum di kawasan DKI hingga Bekasi terbilang masih kurang. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan membangun SPAM Karian untuk mengalirkan supali air dari Bendungan Karian, Banten.
"Masih ada beberapa hal yang masih kita selaraskan dengan para donor. (Tahun depan 2025 mulai bangun) insyaallah," kata dia.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S Atmawidjaja menjelaskan, kebutuhan pembangunan SR semakin bertambah seiring dengan perkembangan kawasan permukimannya. Apalagi bila berkaca pada 10-30 tahun ke depan, kebutuhan air layak masyarakat akan terus meningkat.
Pemerintah sendiri sudah membangun beberapa suplai air minum mulai dari SPAM Jatiluhur hingga SPAM Buaran. Menurut Endra, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) untuk menyambungkan sumber air tersebut ke SR.
"Itu (sumber air minum) harus disambung secara bertahap oleh PDAM, PAM JAYA. Nah caranya yaitu bergantung cara marketingnya mereka. Kalau memang itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, barangkali itu bisa didiskon atau dibebaskan tarifnya, tapi untuk masyarakat yang mampu ya tetap diberlakukan tarif normal," kata Endra.
"Saya kira itu kan kebijakannya ada di Pemprov. Saya kira kita tidak masuk sampai sejauh itu, tapi kita minta mereka untuk menyediakan, kita sudah menyediakan airnya, kita minta untuk melanjutkan dengan menyediakan SR-nya, dan sampai terhubung dengan persil masyarakat," sambungnya.
(acd/acd)