Pemerintah menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan menjadi pilihan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imannuel Ebenezer yang akrab disapa Noel saat bicara mengenai aksi demo 10.000 pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex pada 14-15 Januari mendatang.
Noel menjelaskan skema penyelamatan karyawan Sritex masih seperti rencana awal yakni salah satunya dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Kedua, kita siapkan pasar kerja. Kita siapkan pelatian-pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Tetapi kita tidak mau mengambil opsi sampai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK)" lanjut Noel kepada detikcom, Jumat (3/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Noel juga bilang bahwa pihaknya tidak mau mengambil opsi yang membahayakan buruh. Dia mengatakan, PHK tidak menjadi pilihan pemerintah.
"Kami tidak mau ambil opsi-opsi yang membahayakan buruh. Jadi, opsi itu tidak ada di kepala kita. Di meja saya juga tidak ada opsi PHK. Itu nanti kurator yang ambil alih. Kita tinggal berkomunikasi dengan kurator. Kita tetap pada sikap kita, Kemnaker, untuk jangan ada PHK di Sritex," bebernya.
Noel melanjutkan, skema-skema ini akan berlaku apabila ada kemungkinan buruk terjadi yaitu PHK buruh Sritex.
"Ketika sudah ada PHK, PHK 'kan tidak ada. Mana ada PHK? Jadi, ketika ada PHK, mereka laporkan ke kita, lalu kita melakukan pendampingan. Bentuk pendampingannya itu tadi JKP, pasar kerja, kemudian BLK itu tadi. Skemanya itu, karena domain kita kepentingan tenaga kerjanya, sebatas itu. Dari situ saja saya bicara," ungkap Noel.
Noel mengaku optimistis bahwa tidak akan ada PHK bagi karyawan Sritex nantinya, lantaran pemerintah tidak mau menggunakan opsi itu.
"Optimis, dong. Negara harus hadir, fungsi negara itu apa?" tandas Noel.
(acd/acd)