Pemerintah Hanya Terima Royalti Logam Rio Tinto

Jakarta - Pemerintah akhirnya hanya akan menyetujui pembayaran royalti logam dari perusahaan tambang mineral Australia, Rio Tinto. Royalti non logam tidak disepakati karena dianggap bernilai rendah sehingga pendapatan yang diterima pemerintah lebih sedikit dibanding royalti logam. Hal tersebut disampaikan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen ESDM Simon Sembiring dalam jumpa pers di Departemen ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (24/4/2007). Simon menjelaskan, sebelumnya Rio Tinto menawarkan dua jenis royalti, yaitu non logam dan logam. "Pemerintah pikir non logam itu kan rendah, apalagi nanti UU yang baru kan logam. Jadi kalau pemerintah setuju yang logam. Jadi sesuai dengan jiwa UU yang baru," ujarnya. Jika sepakat dengan royalti logam, maka royalti yang harus dibayarkan Rio Tinto sekitar US$ 0,9 sen dari harga per pound. Saat ini pemerintah memang tengah bernegosiasi dengan Rio Tinto terkait permohonan izin pertambangannya. Selain royalti, hal yang masih dibahas adalah masalah pajak. "Kalau naildown mereka sepakat, tapi mereka minta beberapa item pajak yang tidak dibayarkan," ujarnya. Simon menambahkan, pihaknya tidak membatasi negosiasi yang sedang berlangsung. "Target waktu nanti dulu, yang penting kerja dulu," tegasnya. Rio Tinto mengajukan izin pertambangan di Lasamphala, Sulawesi Selatan. Royalti logam yang diminta Rio Tinto dalam kontrak karya Lasamphala adalah 0,75 persen dikalikan produksi dikalikan harga logam London Metal Exchange (LME). (lih/ddn)