.webp)
Presiden Prabowo Subianto ingin agar layanan publik di Indonesia makin transparan. Caranya adalah dengan mengebut digitalisasi layanan publik.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Prabowo ingin agar pembentukan e-government bisa dikebut pembentukannya. Dengan digitalisasi layanan publik akan semakin baik dan transparan.
"Terkait dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government sebagaimana kita tahu Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi," sebut Meutya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyelesaikan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024. Evaluasi SPBE Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 615 instansi pusat dan pemerintah daerah, dengan hasil sebanyak 48 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah meraih predikat memuaskan.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan hasil evaluasi tahun 2024 menghasilkan indeks SPBE Nasional adalah 3,12 dengan predikat baik. Sejak pertama kali dilakukan evaluasi SPBE pada tahun 2018, Indeks SPBE Nasional terus bergerak naik.
"Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di tahun 2024, Indeks SPBE Nasional adalah 3,12 dari skala 5 dengan kategori Baik. Capaian tersebut telah melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 2,60," kata Rini dalam keterangan tertulis, Senin (6/1/2025) yang lalu.
Tonton juga Video: dBadami: Akses Layanan Publik di Bandung Hanya Dalam Satu Genggaman
