.webp)
Larangan operasi aplikasi TikTok di Amerika Serikat (AS) kemungkinan ditunda. Hal itu dipertimbangkan Donald Trump, Presiden Terpilih AS.
Pemerintahan baru yang akan dipimpin Trump kabarnya ingin lebih banyak waktu untuk membuat kesepakatan agar aplikasi video populer itu masih bisa beroperasi di AS. Trump ingin agar Tiktok tetap aktif di AS, bahkan dirinya sempat mengunggah video TikTok pada Juni 2024 lalu.
Mengutip CNN, Jumat (17/1/2025), Trump mengutarakan rencananya untuk menyelamatkan TikTok dalam video tersebut. Padahal Trump sempat mendukung larangan TikTok saat dirinya menjadi presiden pada periode pertama lima tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sempat dikabarkan The Washington Post, Trump berupaya agar memberikan waktu tambahan bagi TikTok untuk menemukan investor baru dari dalam negeri. TikTok tetap bisa beroperasi jika sebagian besar sahamnya dijual kepada pembeli dari AS.
Larangan operasi TikTok akan berlaku pada hari Minggu atau tepatnya pada 19 Januari 2025, bila benar-benar belum mendapatkan investor dari dalam negeri. Pada bulan lalu, Trump juga sempat meminta Mahkamah Agung untuk menunda undang-undang tersebut sehingga pemerintahannya yang baru dapat menyusun kesepakatan untuk menjaga TikTok tetap tersedia bagi warga Amerika.
Pengadilan tertinggi AS tampaknya siap untuk mempertahankan undang-undang yang melarang TikTok. Trump baru akan benar-benar menjabat sebagai Presiden AS per hari Senin 20 Januari 2025, artinya sedikit kesempatan baginya untuk menyelematkan operasional TikTok. Namun, TikTok sebetulnya masih punya peluang selamat dari larangan operasi bila Presiden AS Joe Biden yang masih menjabat saat ini mengambil tindakan terlebih dahulu.
Beberapa anggota parlemen telah mendesak Biden untuk menunda larangan TikTok tersebut sebelum berlaku. Senator Demokrat Massachusetts Ed Markey dan Senator Republik Kentucky Rand Paul menulis surat kepada Biden pada bulan Desember, mendesaknya untuk menggunakan perpanjangan waktu bagi TikTok.
Presiden disebut memiliki kewenangan untuk memberlakukan perpanjangan waktu satu kali, lamanya bisa mencapai 90 hari. Namun, untuk memicu perpanjangan tersebut, Biden harus membuktikan kepada Kongres AS bahwa pihak-pihak yang berupaya membeli TikTok telah membuat kemajuan yang signifikan, termasuk perjanjian hukum yang mengikat untuk kesepakatan semacam itu.
Di sisi lain, ByteDance bersikeras bahwa perusahaan tersebut tidak untuk dijual, bukti itu tampaknya tidak ada. Jadi tampaknya sedikit sekali kemungkinan Biden akan turun tangan.
(hal/ara)
