Mendag: PE CPO Tidak Naik

Jakarta - Pemerintah berjanji tidak akan mengendalikan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) maupun mengubah pajak ekspor (PE) CPO menyusul adanya kenaikan harga minyak goreng.Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Mari E Pangestu usai rapat membahas CPO di Gedung Departemen Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/5/2007).Kenaikan harga CPO di pasar internasional berakibat pada naiknya harga minyak goreng. Untuk menstabilkan harga minyak goreng, pemerintah akan menggelar operasi pasar."Kesepakatannya kita tidak akan mengendalikan ekspor maupun pajak ekspor tapi dengan cara operasi pasar sebanyak 100 ribu ton yang akan kita kerjasamakan dengan 3 asosiasi," ujar Mari.Produsen CPO, menurut Mari, sudah setuju untuk mengadakan operasi pasar. Alokasi CPO untuk operasi pasar tidak akan mengganggu ekspor CPO.Kenaikan harga CPO yang ikut mendongkrak harga minyak goreng terjadi karena adanya peralihan lahan yang semula untuk menanam soybean atau kedelai ke jagung guna keperluan proyek biofuel di AS. Kekurangan pasokan soybean itu membuat permintaan CPO naik. Juga adanya kekhawatiran mengenai iklim yakni El Nino."Ini fenomena global, kekhawatiran El Nino sudah lewat, kita sudah tidak khawatir akan mengganggu suplai pasar dunia dari Indonesia," ujar Mari yang optimistis harga CPO dunia akan mulai turun pada bulan Juni.Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Derom Bangun mengatakan dengan meski ada CPO yang digunakan untuk kebutuhan operasi pasar, hal itu idak akan mengganggu ekspor. "Kontrak yang ada tidak akan terganggu, jadi tidak perlu khawatir ada gangguan suplai," ujarnya.Derom menambahkan untuk tahun ini ada pembukaan lahan baru CPO sebanyak 350-400 ribu hektar. Tahun ini diperkirakan produksi CPO mencapai 16,5 juta ton.Sementara Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan harga minyak goreng harus segera diredam dengan operasi pasar. "Di sisi pemerintah bisa membahayakan dalam dua hal, satu konsumen lower income group terkena dan dapat mendongkrak angka inflasi," ujarnya. (ddn/qom)