.webp)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan sebagai Bank Operasional Terbaik Tahun 2024 untuk kategori Bank BUMN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi BNI dalam mendukung tata kelola keuangan yang akurat dan kredibel.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, dalam rangkaian acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara yang berlangsung di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Kamis (23/1).
"Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kepercayaan DJPb Kemenkeu. Penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen BNI untuk terus mendukung pengelolaan kas negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih akurat dan kredibel," ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sepanjang 2024, Putrama mengatakan BNI telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp 644,7 triliun melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian/Lembaga dengan tepat waktu, jumlah dan tepat sasaran.
BNI juga mendukung penerimaan negara sebagai Bank Persepsi dengan menyediakan berbagai saluran pembayaran, seperti BNIdirect, ATM, EDC, Agen46, wondr by BNI, QRIS, Mobile Banking BNI, dan jaringan kantor cabang di dalam maupun luar negeri.
"Sebagai Bank BUMN dengan jaringan internasional terluas, BNI juga mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3), termasuk untuk setoran dalam valuta asing," imbuh Putrama.
Sementara itu Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perbankan dalam pengelolaan APBN. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik hanya dapat tercapai melalui sinergi berbagai pihak, termasuk bank operasional seperti BNI.
Adapun sepanjang tahun 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Sementara itu, jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan.
"Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola APBN. Kerja sama ini menjadi elemen penting untuk memastikan penyaluran dana dan penerimaan negara berjalan dengan tata kelola yang baik," ungkap Astera.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh 103 lembaga, terdiri dari 89 bank umum seperti BNI dan 23 BPD, 14 lembaga keuangan nonbank, dan lembaga persepsi lainnya. Sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh DJPb, BNI berperan dalam menyalurkan dana APBN sekaligus mengelola setoran penerimaan negara melalui berbagai kanal pembayaran.
(akn/ega)
