.webp)
Perum Bulog membuka opsi untuk menyewa gudang swasta guna menampung penyerapan 3 juta ton beras pada tahun ini.
Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan opsi tersebut dilakukan lantaran gudang Bulog tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan stok beras yang ada.
Adapun kapasitas gudang Bulog saat ini mencapai 3,2 juta ton. Sementara ketersediaan kapasitas yang ada saat ini hanya 1,3 juta ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kurang kita sewa swasta, kita pakai gudang filial. Misalkan kalian punya penggilingan nah udah beras saya ada di situ," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas terkait Pengadaan Beras Pemerintah Tahun 2025, di Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Selain itu, Wahyu menyampaikan akan ada kerja sama juga dengan BUMN dan institusi lainnya terkait dengan penyediaan gudang.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan ID Food. Di mana gudang ID Food akan menampung 1.080 ton beras. Kemudian gudang dari Kementerian Perdagangan akan menampung 158 ton beras.
"Kemudian gudang mitra 266 ribu ton dan kita juga dapat pinjam gudang lagi 135 ribu ton dari TNI," katanya.
Wahyu menyampaikan bahwa penyediaan gudang tersebut akan menggunakan anggaran yang ada saat ini. Di mana Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Serta berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton setara beras sampai April 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi bersama Badan Pangan Nasional, Perum Bulog dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI).
Penyerapan itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai pasokan untuk mengintervensi harga dan pasokan beras di pasaran.
"Kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025 itu 3 juta ton, sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India. Dan kita tindak lanjutnya hari ini, sudah sepakat," kata Amran di Kementerian Pertanian, Kamis (30/1/2025).
(kil/kil)
